REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Eropa tengah menyiapkan sistem pembayaran alternatif untuk memudahkan hubungan bisnis dengan Iran. Pembayaran alternatif tersebut menjadi bagian dari upaya Eropa untuk menghindari menjalankan pelanggaran sanksi yang telah dikenakan oleh Amerika Serikat (AS) kepada Iran.
Gedung Putih telah memberikan peringatan kepada Eropa, jika mereka tetap menjalankan sistem pembayaran alternatif tersebut maka AS akan memberikan denda dan hukuman yang berat. Namun, Eropa tidak terpengaruh dengan ancaman AS, dan tetap bergerak maju untuk mempersiapkan peluncuran sistem tersebut.
"Saya berharap, kami dapat segera meluncurkan sistem alternatif ini dalam waktu dekat," ujar Juru Bicara Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Maja Kocijancic, dilansir AP, Senin (28/1).
Pemerintah AS memiliki banyak kekhawatiran tentang sistem pembayaran alternatif tersebut. Dalam kurun waktu jangka panjang, AS khawatir bahwa sistem pembayaran alternatif ini akan bersaing dengan sistem transfer bank internasional atau yang dikenal sebagai SWIFT.
Kekhawatiran lainnya yakni, negara-negara lain akan melakukan transaksi melalui sistem pembayaran di Eropa untuk menghindari sanksi AS. Adapun, Uni Eropa mengisyaratkan, sistem pembayaran alternatif tersebut hanya digunakan untuk transaksi kemanusiaan. Namun, AS khawatir sistem ini akan digunakan untuk transaksi non kemanusiaan dan mengindari sanksi AS.
"Kita harus menentang upaya untuk menciptakan saluran keuangan asing yang dapat digunakan Iran," ujar Senator Marco Rubio.
Pemerintah AS bersama Polandia akan menjadi tuan rumah bersama untuk sebuah konferensi pada Februari mendatang. Konferensi tersebut akan fokus pada upaya memerangi ancaman Iran.
Adapun sebelumnya, Kementerian Keuangan AS telah memberlakukan sanksi terhadap dua milisi Iran di Suriah, dan Qeshm Fars Air, sebuah maskapai penerbangan sipil Iran. Maskapai penerbangan tersebut diduga mengangkut senjata ke Suriah untuk mendukung pemerintah Presiden Bashar Assad. Sanksi tersebut yakni memblokir aset yang berada di wilayah yuridiksi AS, dan melarang warga AS melakukan bisnis dengan mereka.
Pada saat yang sama, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan kepada Kongres, mereka akan mencabut beberapa sanksi Iran. Pencabutan sanksi tersebut bertujuan agar perusahaan AS dapat menjual suku cadang ke maskapai penerbangan Iran. Adapun beberapa maskapai penerbangan Iran membutukan suku cadang untuk mengoperasikan pesawat Boeing, yang merupakan buatan AS.
Kepala Eksekutif Yayasan Pertahanan Demokrasi, Mark Dubowits mengatakan, sektor penerbangan Iran digunakan oleh Korps Pengawal Revolusi Iran yang memiliki hubunan jaringan militan. Adapun sektor penerbangan Iran digunakan untuk memperluas pengaruhnya di dalam maupun luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika