REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil mengatakan permasalahan sertifikat tanah banyak menghambat program pembangunan nasional. Sofyan mengatakan bahwa saat ini Indonesia seharusnya bisa selangkah lebih maju, apabila banyak permasalahan dapat diselesaikan.
"Dikarenakan banyak masalah yang tidak terselesaikan, maka banyak program pemerintah yang tidak jalan," ujarnya, Senin (28/1).
Ia mengibaratkan bahwa masalah tersebut seperti benang kusut yang sulit diuraikan. "Termasuk pertanahan," ujarnya.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), kata dia, berkomitmen untuk terus membantu menyelesaikan penyertifikatan tanah-tanah di seluruh Indonesia. Tidak hanya tanah milik masyarakat, namun juga tanah milik instansi dan lembaga.
Hal tersebut diterjemahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Dewan Da'wah Indonesia.
"Kontrak pembangunan jalan tol, sudah dimulai sejak tahun 2003. Namun, karena banyak permasalahan terkait pembebasan lahan, proyek-proyek tersebut sulit untuk dilaksanakan," ujar Sofyan mencontohkan.
Ia melanjutkan berkat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kini proyek pembangunan jalan tol sudah banyak yang rampung. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga saat ini sedang giat mendaftarkan sertifikat tanah-tanah wakaf di seluruh Indonesia.
Sofyan mengutarakan bahwa hal ini sudah ditargetkan oleh Presiden agar seluruh tanah wakaf disertifikasi di seluruh Indonesia. "Ini sudah menjadi tugas utama kami agar menyertifikatkan tanah wakaf di seluruh Indonesia. Dalam dua tahun ini juga, kami sudah menerbitkan jutaan sertifikat," katanya.
Ia menambahkan bahwa dalam tiga tahun terakhir Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 16 juta bidang tanah, yang sebagian besar telah berhasil diterbitkan sertifikatnya. "Kini kami lebih baik," ujarnya.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Atok Urrahman mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran dalam menyukseskan kegiatan pengadaan tanah. "Pada kesempatan ini izinkan kami memberikan penghargaan kepada Ibu Arie Yuriwin, selaku Dirjen Pengadaan Tanah, karena banyak membantu kami menyelesaikan permasalahan terkait pengadaan tanah," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Da'wah Islamiyah, Mohammad Siddik mengatakan bahwa peran Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan program penyertifikatan tanah sangat ditunggu oleh masyarakat. "Untuk itu, saya minta bantuan Kementerian ATR/BPN agar menyelesaikan pensertifikatan tanah-tanah wakaf," kata Mohammad Siddik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika