REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Operasi Lion Air Daniel Putut menilai usulan dari DPR terkait penundaan pemberlakuan bagasi berbayar akan sangat berdampak pada operasional penerbangan.
"Dengan perhitungan yang sudah kami lakukan sejak lama. Terus kemudian ada kebijakan baru. Tentunya nanti akan berdampak operasional," kata Daniel usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (29/1).
Dia menilai saat ini pihaknya tengah mengedukasi masyarakat dan mulai banyak penumpang yang memahami untuk membawa bagasi seperlunya sejak diberlakukannya kebijakan tersebut mulai 22 Januari lalu.
"Orang cenderung mulai tahu bawa bagasi enggak usah banyak-banyak kan. Kemudian antrean semakin ke sini semakin akan cepat karena orang enggak bawa bagasi," katanya.
Daniel menjelaskan penetapan bagasi berbayar merupakan hasil dari kajian dan perhitungan sejak lama, yakni adanya perubahan proses bisnis yang berbeda sejak 2010-2015 dan 2015 dan 2018.
Periode 2010 hingga 2015, dia memaparkan terjadi pertumbuhan penumpang hingga dua digit, yaitu 13-15 persen. Sementara mulai 2015 hingga 2018 adanya tren penurunan jumlah penumpang pesawat sekitar tujuh persen.
"Penurunan ini berpengaruh ke overhead cost, sementara kami harus membayar lessor pesawat dalam dolar dan sejak 2015 adanya penurunan nilai mata uang asing, kalau kita tidak melakukan perubahan 'business process' maka akan berdampak pada keberlanjutan industri penerbangan," katanya.
Daniel mengaku akan mengikuti apapun kebijakan pemerintah selama terciptanya keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan keberlanjutan industri penerbangan.
"Kalau kita itu sudah menjadi kebijakan dan sudah menjadi peraturan ya kita harus ikut dengan peraturan itu," katanya.
Dengan diterapkannya bagasi berbayar, dia menyebutkan tingkat keterisian masih di atas 70 persen.
"Sekarang lagi low season, memang pasti semua maskapai juga mengalami hal ini. Momennya kan ini momentum di low season ini. Jadi tapi kami masih di atas 70 persen masih baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika