REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan potensi kerawanan gangguan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, daerah pelosok punya potensi kerawanan lebih tinggi karena minimnya jumlah aparat disana.

Tjahjo mengatakan suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 ditentukan oleh banyak faktor. Diantaranya kesiapan penyelenggara Pemilu, Pemerintah, dan kesiapsiagaan aparat keamanan dalam mengantisipasi potensi kerawanan Pemilu.

"Faktor keamanan di daerah-daerah yang terjangkau aparat keamanan maka potensi kerawanan keamanan dapat dinilai rendah namun di daerah tertentu yang lokasinya agak sulit dijangkau maka potensi kerawanan dari sisi keamanan dinilai lebih tinggi," katanya dalam gelar Rakornas Satpol PP dan Satlinmas di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, Rabu (30/1).

Tjahjo menyebut ada berbagai jenis ancaman gangguan Pemilu 2019. Ancaman tersebut lazim terjadi tiap Pemilu berlangsung. Tiap pemilu pula selalu didengungkan untuk mewaspadai jenis ancaman tersebut.

“Adapun kerawanan yang perlu diwaspadai dalam menghadapi Pemilu 2019 antara lain terkait keamanan, netralitas ASN, isu SARA dan politik uang," ujarnya.

Selain itu, Tjahjo mengingatkan Pemda memfasilitasi pelaksanaan Pemilu dengan menciptakan situasi aman sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilu. Upayanya dengan mengerahkan semua Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat

“Saya meminta kepala daerah memerintahkan seluruh Satpol PP dan Satlinmas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sebelum, pada saat dan setelah pemungutan suara pada Pemilu Serentak 2019," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika