REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia prihatin atas krisis politik yang tengah dihadapi Venezuela. Indonesia berharap Venezuela dapat melaksanakan proses politik yang demokratis dan kredibel.
“Indonesia dalam hal ini, dengan sangat menghargai kedaulatan dan tanpa adanya niat untuk mencampuri urusan dalam negeri Venezuela, mengharapkan agar proses politik yang demokratis, transparan, dan kredibel, dapat diambil segera terkait situasi yang dihadapi Venezuela saat ini,” kata Pejabat Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas Restu Fajar Anggriawan kepada Republika.co.id, Rabu (30/1).
Indonesia meminta semua pihak agar dapat menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperburuk situasi. Menurut Restu, belum ada imbauan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Venezuela maupun kubu oposisi untuk kedutaan-kedutaan besar di negara tersebut.
“Namun seperti yang kita tahu, saat ini ada dua kubu, yakni pemerintah dan oposisi yang sedang berkonflik, sehingga KBRI Caracas tentunya akan bertindak sebaik-baiknya dan akan terus melaporkan situasi serta perkembangan yang terjadi di Venezuela,” kata Restu.
Baca juga, Erdogan Bela Maduro, Trump Dukung Oposisi Venezuela.
Dia mengatakan, saat ini situasi di Venezuela, khususnya di Caracas, sudah cukup kondusif. Belum ada gelombang demonstrasi lanjutan seperti pekan lalu. “Tidak ada lagi demo lanjutan, demo hanya terjadi satu hari (pada 23 Januari), dan selesai pada hari tersebut,” ucapnya.
Saat ratusan ribu warga Venezuela menggelar demonstrasi pekan lalu, KBRI Caracas telah mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di sana untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengenakan pakaian atau aksesoris mencolok yang dapat mengundang tindak kejahatan.
Mereka pun diharapkan terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas. “Kami juga menyampaikan agar WNI menghindari daerah-daerah konsentrasi massa atau tempat-tempat yang menjadi wilayah demonstrasi,” ujar Restu.
Terdapat 48 WNI di Venezuela. “Sampai saat ini, sejauh pengetahuan kami, semua (WNI) dalam kondisi baik,” kata Restu.
Krisis politik di Venezuela terjadi setelah ratusan ribu warga di sana berdemonstrasi menuntut Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatannya. Majelis Nasional Venezuela kemudian menyatakan bahwa pemerintahan Maduro tidak sah.
Juan Guaido selaku pemimpin oposisi dan Majelis Nasional kemudian memproklamirkan diri sebagai presiden sementara negara tersebut. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat (AS), Israel, dan Australia telah menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Guaido. Sementara Rusia dan Cina mengecam intervensi pihak asing dalam krisis politik yang sedang berlangsung di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika