REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menganggapi polemik tentang Penempatan TKI Satu Kanal ke Saudi Arabia yang dituangkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja melalui Kemenaker 291. Dia mengatakan memang ada keluhan terkat soal itu.

"Sebagai legislator kita menampung semua aspirasi masyarakat. Karena Kepmenaker adalah domain pemerintah, maka kita akan terus memonitor. Saya persilahkan masyarakat yang dirugikan oleh Kepmenaker 291 untuk mengajukan gugatan ke PTUN," kata Dede Yusuf dalam Diskusi Media, "Model Ideal Implementasi Penempatan TKI Satu Kanal" yang diselenggarakan Indonesian Network for Information and Economy Development (INSED) dan Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan Indonesia (PWKI), di Kantor KB PII Jakarta, Rabu petang (30/1).

Dede Yusuf menyatakan sejumlah masalah yang muncul dari Kemenaker 291 seperti kekhawatiran adanya monopoli karena aturan tersebut memberi mandat kepada satu Asosiasi untuk mengkoordinasi penempatan TKI ke Saudi, juga persyaratan teknis seperti syarat berpengalaman selama 5 tahun bagi perusahaan penempatan Pekerja Migran ke Saudi susah untuk dipenuhi.

"Syarat lima tahun berpengalaman 5 tahun ini apa bisa dipenuhi, mengingat kita sudah moratorium penempatan TKI ke Saudi," tambahnya.