REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi belum memberikan keputusan mengenai usulan sepeda motor boleh memasuki jalan tol. Budi menegaskan untuk menentukan boleh atau tidaknya usulan tersebut perlu dicermati dengan baik. 

Untuk itu, Budi menegaskan saat ini Kemenhub masih melakukan kajian terlebih dahulu. "Pengkajian itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Saya mengundang ahli-ahli dari universitas, ahli transportasi, masyarakat, dan pengguna," kata Budi di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (31/1).

Di sisi lain, Budi menegaskan pada dasarnya sepeda motor memiliki risiko yang tinggi, terutama dari segi keselamatan. Menurutnya kecelakaan yang terjadi memiliki porsi 70 persen karena penggunaan sepeda motor. 

Baca juga, YLKI Tolak Wacana Motor Masuk Jalan Tol

Untuk itu, hal tersebut akan masuk dalam pengkajian dari usulan sepeda motor dapat memasuki jalan tol. "Apalagi kalau di tol, pasti motor itu kecepatannya tinggi. Harus kita kaji, saya tidak akan memutuskan sekarang tapi kita kaji bersama," ungkap Budi.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Kemenhub tidak perlu ambil pusing mengenai usulan sepeda motor tersebut. Tulus menilai seharusnya Budi tidak perlu memikirkan usulan dari Ketua DPR tersebut. 

"Walau wacana itu dicetuskan oleh Ketua DPR, tapi wacana itu bentuk conflict of interest. Terbukti Ketua DPR adalah pembina komunitas motor gede. Jadi itu bukan bentuk aspirasi publik tapi aspirasi dari komunitas tertentu," jelas Tulus. 

Tulus menyarakan sebaiknya Kemenhub lebih memikirkan persoalan yang produktif seperti fokus menyediakan dan memperbaiki angkutan umum. Memasukkan sepeda motor ke jalan tol, kata dia, hanya akan menambah persoalan yang lebih akut di jalan raya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika