REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Doni Manardo mengatakan besarnya dampak banjir di Sulawesi Selatan disebabkan galian tambang. Penyebab kedua karena maraknya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian.
"Jadi (besarnya dampak banjir) yang pertama karena alih fungsi lahan dan yang kedua adalah tambang dan galian," kata Kepala BNPB Doni Manardo pada rapat koordinasi tentang penanganan banjir bandang dan longsor di Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur di Makassar, Jumat (1/2).
Dia juga berharap semuanya akan dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, aturan hukum dan teknologi. "Dan saya kira ada banyak pakar di Sulsel. Ada banyak perguruan tinggi yang memiliki kapasitas, untuk bisa membantu Pemerintah Provinsi sehingga banjir tidak menimbulkan kerugian yang besar," ujarnya.
Dia menekankan pendekatan berdasarkan kearifan lokal. "Pendekatan kearifan lokal penting, pada teori tentang sosiologi dan morfologi, sehingga tidak ada resistensi pada masyarakat, karena kita hadapi masyarakat kita yang harus kita bimbing. Agar mereka tidak kehilangan mata pencarian dan ekosistem," kata pria yang pernah tinggal di Makassar dan Kabupaten Maros tahun 2006-2008 itu.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah dipercaya untuk memimpin satuan tugas (Satgas) revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, Kabupaten Gowa pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada 22 Januari 2019. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah selanjutnya akan didampingi Pangdam XIV Hasanuddin dan Polda Sulsel sebagai wakil satgas serta didukung berbagai instansi terkait seperti Dinas Kehutan, Dinas Sumber Daya Alam dan Balai Besar Pengendali dan DAS-HL.
"Bagaimana tim (satgas) ini bekerja, ada survei selama sebulan untuk mencari data dan melihat, kemudian akan disupervisi oleh pusat," kata Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada rapat tersebut. Pada kesempatan tersebut, Wagub Sulsel juga meminta masukan dari pimpinan daerah diwilayah terdampak. Untuk kemudian dilaporkan kepada gubernur dan melakukan tindakan, termasuk masukan dari BNPB.
