REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Buat publik Qatar, keberhasilan tim nasional mereka menjuarai Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab (UEA) terasa kian manis, terutama jika menilik kondisi geopolitik Jazirah Arab dalam dua tahun terakhir. Sejak 2017, negara-negara Arab, yang dimotori UEA, Arab Saudi, dan Mesir, memang telah melakukan blokade terhadap Qatar.
Dalam blokade tersebut, Qatar dilarang menggunakan dan melintasi jalur darat, laut, dan udara dari dan ke sejumlah negara-negara tetangga, seperti Bahrain, UEA, Mesir, Yaman dan Arab Saudi. Selain lima negara tersebut, empat negara lain, yaitu Mauritius, Mauritania, Maladewa, dan Libya, juga menyerukan blokade terhadap Qatar.
Blokade ini juga berlaku bagi warga negara Qatar yang berada di Arab Saudi, UEA, dan Bahrain. Mereka diminta meninggalkan negara-negara tersebut dalam 14 hari sejak kebijakan tersebut diresmikan. Selain itu, ketiga negara itu juga melarang warganya untuk mengunjungi Qatar.
Alhasil, negara dengan penduduk sekitar dua juta jiwa itu seolah menjadi pesakitan di Jazirah Arab. Imbasnya, distribusi sejumlah barang-barang kebutuhan pokok di Qatar sempat terganggu. Memang, meski Qatar merupakan negara kaya akan minyak dan gas, kebutuhan sehari-hari tetap dipasok lewat jalur distribusi, yang melalui Arab Saudi dan UEA.
Pembekuan hubungan diplomatik terhadap Qatar ini disebut-sebut menjadi krisis diplomasi terbesar di Jazirah Arab dalam 10 tahun terakhir. Blokade terhadap Qatar ini berpangkal dari tudingan UEA dan Arab Saudi, yang menyebut Qatar ikut membantu, mendukung, dan mendanai sejumlah organisasi teroris. Krisis diplomatik ini pun terus terjadi hingga saat ini, dan sempat mengganggu persiapan Qatar mengikuti Piala Asia 2019.
Demi bisa mengikuti gelaran Piala Asia 2019, para pemain dan official Qatar harus memutar jalan, melalui Kuwait, agar bisa tiba di UEA, lokasi penyelenggaraan Piala Asia 2019. Blokade ini pun membuat warga negara Qatar tidak memiliki kesempatan untuk mendukung tim kesayangannya secara langsung di UEA.
Panasnya hubungan diplomatik Qatar dengan UEA ini terlihat jelas di partai semifinal Piala Asia 2019. Di laga itu, Qatar berhasil mengalahkan tuan rumah, 4-0. Buntutnya, lemparan sepatu, sandal, dan botol minuman dilayangkan para penggemar tuan rumah kepada para pemain Qatar pascalaga yang digelar di Stadion Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi, tersebut. Sayangnya, AFC selaku federasi sepak bola Asia tidak melakukan langkah lanjutan terkait aksi para penggemar UEA tersebut.
Tidak berhenti sampai disitu, pascalaga semifinal tersebut, otoritas sepak bola UEA juga sempat meminta kepada AFC untuk mencoret Qatar dari gelaran Piala Asia 2019 lantaran dinilai menurunkan dua pemain yang tidak boleh dimainkan. Namun, AFC bergeming dan tetap mengizinkan Qatar berlaga di partai final, menghadapi Jepang.
Sejarah pun mencatat. Tepat di jantung UEA, negara yang memboikot mereka sejak dua tahun lalu, Qatar justru mampu merasakan kejayaan dengan torehan trofi perdana di kompetisi internasional. Lewat sepak bola, Qatar akhirnya mampu ''membalas'' blokade yang mereka rasakan dalam dua tahun terakhir.
Pasca kemenangan di Abu Dhabi itu, pesta pun langsung digelar di Ibukota Qatar, Doha. ''Mereka adalah pahlawan-pahlawan kami. Mereka membuat kepala kami tetap tegak. Jika tidak ada blokade, saya ingin pergi ke sana dan mendukung langsung mereka. Namun, yang terpenting adalah kami justru bisa menang di sana,'' kata salah satu warga Qatar, Salman Mohammed, seperti dikutip Al Jazerra.
Kemenangan di Piala Asia 2019 ini kian meningkatkan optimisme Qatar, yang bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Al Annabi, julukan timnas Qatar, tentu tidak ingin hanya menjadi bulan-bulanan di ajang sepak bola paling bergengsi sejagat tersebut. Pun dengan usaha Qatar untuk menunjukan kualitas mereka sesungguhnya dan tampil kompetitif, bukan hanya tampil lantaran sebagai tuan rumah.
''Ini menjadi hal terbesar buat negara kami dan pertanda bagus sebelum Piala Dunia datang ke negara kami. Saya sangat bangga pada timnas kami,'' ujar salah satu warga Qatar, Mohammed Reza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika