REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Ahmad Dofiri membolehkan masyarakat ikut berkampanye. Namun, harus sesuai dengan aturan yang berlaku, salah satunya tidak menggunakan sepeda motor yang memiliki knalpot blombongan.
"Kami mengingatkan jangan gunakan motor dengan knalpot 'blombongan' dan gunakan cara-cara yang santun dalam berkampanye," ujar Dofiri di Gunung Kidul, Rabu (6/2).
Kapolda juga menyatakan sudah mempersiapkan personel pengamanan Pemilu 2019. Yogyakakarta masuk dalam peta indeks kerawanan pemilu.
"Yogyakarta menurut Bawaslu masuk dalam peta indeks kerawanan pemilu. Jadi, ini kita antisipasi bersama. Lebih bagus dibilang begitu, daripada dibilang aman-aman, (tenyata) ada apa-apa," kata Dofiri.
Ia mengataan Bawaslu berharap segala hal yang perlu diantisipasi dilakukan bersama. "Karena, memang pada kenyataannya, gesekan itu sejak pemilu sebelumnya, kan (memang) ada, kita tahu semua," katanya.
Dia menilai Yogyakarta memang masuk dalam kategori daerah yang perlu dicermati saat pemilu pada April mendatang. Karena itu, penambahan personel pengamanan dari Mabes Polri dinilai sebagai upaya nyata dari Polri untuk menjaga kondusivitas saat pemilu berlangsung.
Disinggung mengenai penambahan personel untuk pengamanan pemilu di Yogyakarta, Dofiri menilai sudah cukup, apalagi dibantu TNI dalam pengamanan Pemilu 2019. Selain itu, pihaknya juga melaksanakan kegiatan lain yang sifatnya menumbuhkan persatuan.
"Pengerahan anggota tidak seluruhnya, baru beberapa. Nanti, ketika kampanye terbuka akan ada tiga perempat kekuatan kita turunkan. Mudah-mudahan dengan keberadaan Polri dan TNI yang ada di Yogyakarta, kita mengantisipasi semua," katanya.
Kapolres Gunung Kidul AKBP Ahmad Fuady mengatakan menjelang kampanye terbuka dan Pemilu 2019, polisi dan TNI menggelar patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). "Saat ini, kami petakan lokasi kampanye terbuka dan potensi kerawanan lainnya supaya Pemilu 2019 berjalan lancar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika