REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan menaikkan tunjangan kinerja para pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia pun berjanji akan menaikkan tunjangan kinerja secara maksimal.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan rapat kerja nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2).

"Tetapi perlu saya sampaikan bahwa untuk BPN akan kita berikan tunjangan kinerja paling maksimal. Saya nggak tahu diajukan ke saya berapa, tapi akan saya berikan paling maksimal," kata Jokowi.

Presiden RI Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2).

Kendati demikian, ia mengatakan pengajuan permohonan kenaikan tunjangan kinerja tersebut belum sampai di mejanya. Kenaikan jumlah tunjangan kinerja itu sebagai bentuk apresiasi terhadap para pegawai dan jajaran BPN di seluruh daerah.

Para pegawai BPN harus bekerja keras memenuhi target percepatan sertifikat hak atas tanah secara gratis di seluruh Indonesia. Percepatan sertifikat tanah tersebut untuk mengurangi masalah konflik tanah yang selama ini terjadi.

"Terima kasih seluruh jajaran kementerian ATR BPN dari pusat ke daerah karena target-target yang kita berikan selalu terlampaui. Dulu-dulu 500 ribu, (sekarang) lima juta lebih. Loncatannya itu 10 kali lipat. Kemudian loncat lagi tujuh juta menjadi sembilan juta," ucap Jokowi.

Presiden pun menyadari kerja keras para pegawai BPN untuk menyelesaikan target sertifikat tanah. Dengan peningkatan tunjangan kinerja para pegawai BPN, diharapkan dapat memberikan semangat untuk segera menyelesaikan target sertifikat tanah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika