REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyatakan bahwa tata kelola dana desa makin membaik dari tahun ke tahun. Ia menjelaskan pada tahun pertama pada 2015 lalu, sebanyak 82 persen dari Rp 20,67 triliun dana yang disediakan terserap.

Menurut data pemerintah, tahun 2016 pemerintah menyediakan Rp 46,98 triliun dana desa dan tingkat penyerapan sampai 97,65 persen. Pada 2017 hingga 98,54 persen dari Rp 60 triliun dana desa yang dialokasikan terserap.

Tahun 2018, pemerintah mengalokasikan Rp 60 triliun dana desa dan sekitar 99 persen di antaranya terserap. "Saya optimis, dana desa tahun ini penyerapannya akan lebih baik lagi," kata Eko, melalui siaran pers.

Ia menjelaskan bahwa setelah pemerintah mengucurkan dana desa, desa-desa di Indonesia mampu membangun infrastruktur dasar. Infrastruktur ini  sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan mendukung kegiatan ekonomi warga desa.

Eko mengemukakan pemerintah mengarahkan penggunaan dana desa 2019 untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa yang infrastruktur dasarnya sudah terbangun.

"Pembangunan infrastruktur saya pikir sudah cukup terutama pada desa yang infrastrukturnya sudah cukup. Saat ini mulailah dipikirkan untuk bursa inovasi desanya, bagaimana dana desa bisa dipakai untuk memperbesar BUMDes. Jadi, tolong alokasi anggaran ke BUMDes itu diperbesar," kata dia.

Ia juga mengatakan bahwa meski berjalan dengan cukup baik, penyaluran dana desa bukannya tanpa tantangan dan masalah. Tantangan dan permasalahan, menurut dia, hadir karena semula kepala desa dan perangkat desa belum memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika