REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Komite Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong masyarakat untuk membentuk subpenyalur bahan bakar minyak (BBM) di daerah pelosok. Kehadiran subpenyalur ini agar BBM dapat terdistribusi merata.
"Kami akui investor enggan mendirikan peyalur BBM di luar perkotaan karena tidak kondusif untuk bisnis," kata Komite BPH Migas Henry Ahmad saat sosialisasi implementasi subpenyalur di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (7/2).
Dia menjelaskan, pembuatan subpenyalur BBM tersebut bisa dilalukan oleh kelompok masyarakat dengan menyalurkan BBM tertentu, seperti solar bersubsidi atau BBM penugasan seperti premium yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, subpenyalur atau penyalur mini BBM bisa didirikan dengan modal sekitar Rp 100 juta yang dibuat di luar wilayah perkotaan.
Sementara itu untuk mendirikan penyalur besar seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dibutuhkan dana paling murah sekitar Rp 10 miliar. "Mahalnya investasi itu, membuat banyak orang tak mampu. Kalaupun mampu, mereka tidak akan mau bangun di daerah sepi," kata pria asal Sumatera Barat ini.
Dia menuturkan, satu penyalur BBM besar di Indonesia pada umumnya melayani 35 ribu warga, idealnya satu penyalur hanya melayani 6-7 ribu warga. Karena itu, BPH Migas mendorong dibentuknya subpenyalur BBM di luar perkotaan sehingga perekonomian di daerah sekitar terus bergeliat.
Henry memperkirakan akan tumbuh banyak subpenyalur BBM di Indonesia karena biayanya yang relatif murah. "Apalagi ada pihak swasta yang mulai berminat untuk mendirikannnya," ujarnya.
Salah satu tugas Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah bertanggung jawab tentang distribusi dan ketersediaan BBM di Tanah Air. "Apalagi sepuluh tahun ke depan negara ini masih tergantung pada BBM," katanya.
Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI Sayed Abubakar Assegaf menuturkan apabila di suatu daerah warganya kesulitan mendapatkan BBM maka perekonomian di wilayah itu kian terpuruk.
Dia mencontohkan sulitnya masyarakat Kabupaten Meranti di Provinsi Riau yang kesulitan mendapatkan BBM. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi. "Ini menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan BBM untuk masyarakat terpencil meski masih ada keterbatasan," kata politisi Partai Demokrat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika