REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit meningkat lebih tinggi dari kisaran lima persen per tahun. Menurut Bambang, salah satu penyebabnya adalah gejala deindustrialiasi yang terjadi di Indonesia.
"Susah membawa pertumbuhan di atas lima persen. Mungkin pada 2018 kita bisa di 5,17 persen tapi itu tidak cukup untuk bisa mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja," kata Bambang dalam konferensi pers usai peluncuran buku Kebijakan untuk Mendukung Pembangunan Sektor Manufaktur di Indonesia 2020-2024.
Buku tersebut merupakan hasil kajian Bappenas bersama Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) guna menganalisis prospek pertumbuhan Indonesia lima tahun ke depan. Bambang memaparkan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga mencapai rata-rata 7,5 persen per tahun pada rentang 1968 hingga 1979 berkat dorongan harga minyak. Akan tetapi, ketika harga komoditas tersebut anjlok, pertumbuhan ekonomi pun ikut turun. Dalam rentang 1980 hingga 1996, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6,4 persen per tahun. Setelah masa krisis moneter Asia hingga 2017, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan hanya mencapai 5,3 persen per tahun.
Bambang menjelaskan, ekonomi Indonesia kerap mengalami tekanan karena bergantung pada harga komoditas. Dia menyampaikan, banyak negara di dunia yang fokus untuk menjadikan sektor manufaktur sebagai motor pertumbuhan. Dia mencontohkan, Korea Selatan bisa menjadi negara maju karena menggenjot sektor manufakturnya.
"Ekspor kita bergantung pada komoditas. Jika harganya jatuh maka kita ikut jatuh," kata Bambang.
Bambang mengatakan, telah mengidentifikasi sejumlah produk yang bisa menjadi andalan Indonesia dalam pengembangan manufaktur. Produk itu seperti makanan dan minuman, otomotif, dan elektronik. Pemerintah pun akan mencoba mendorong produk-produk tersebut untuk bisa masuk dalam rantai produksi global atau global value chain.
"Saat kita memiliki daya saing yang sangat kuat baru kita punya brand sendiri. Tapi, saat ini kita harus lebih masuk ke global value chain dan itu langkah yang akan kita ambil dalam 5 tahun mendatang," kata Bambang.
Hasil kajian ADB-Bappenas tersebut juga akan menjadi bahan masukan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Penasihat dari Departemen Penelitian Ekonomi dan Kerja Sama Regional ADB Jesus Felipe mengatakan, pemerintah dapat berperan penting dalam revitalisasi sektor manufaktur. Menurutnya, pemerintah perlu menjalin hubungan dengan sektor swasta agar dapat bersama-sama mengidentifikasi hambatan dalam pembangunan manufaktur modern.
“Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam mendorong inovasi produk yang lebih bervariasi dengan konten teknologi yang lebih tinggi,” kata Felipe.
Ikuti Whatsapp Channel Republika