REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH. Ma'ruf Amin menuangkan gagasan Arus Baru Ekonomi Indonesia ke dalam bukunya yang berjudul The Ma'ruf Amin Way. Ide ini berangkat dari keprihatinan akan kondisi perekonomian Indonesia sejak masa orde baru.
Melalui gagasan ini, Kiai Ma'ruf bersama Capres Petahana Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun ekonomi Indonesia dari bawah ke atas yang disebut dengan arus bottom up economic development. Pasalnya, arus lama yang disebut sebagai trickle down effect (efek menetes ke bawah) dalam kenyataannya tidak memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di bawah.
Menurut Kiai Ma'ruf, sistem bottom up economic development itu akan melahirkan kebijakan yang bermanfaat, seperti membangun kemitraan antara masyarakat dan pemerintah. Kata dia, redistribusi aset yang tadinya aset milik negara nantinya akan diberikan kepada ekonomi masyarakat.
"Inilah kenapa saya harus menggagas arus baru ekonomi Indonesia. Saya melihat itu sudah mulai diterapkan perubahan ini sejak 2014 oleh Presiden Jokowi. Landasannya sudah diterapkan dengan mengubah menjadi sistem menjadi bottom up economic development," ujar Kiai Ma'ruf saat menjadi pembicara utama dalam acara bedah buku "The Ma'ruf Amin Way: Keadilan, Keumatan, Kedaulatan" di Padang, Sumatera Barat, Jumat (8/2).
Menurut dia, sistem trickle down effect awalnya memang diharapkan dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di bawah. Namun, dalam kenyataannya tidak terjadi, justru yang terjadi melahirkan konglomerat dan membiarkan ekonomi masyarakat. "Seperti ditulis di buku ini, saya prihatin kondisi perekonomian nasional waktu itu (pada masa orde baru). Karena itu saya mengeluarkan isu arus baru ekonomi Indonesia," ucap Kiai Ma'ruf.
"Jadi tidak menetes ke bawah. Yang bawah semakin lemah, yang di atas semakin kuat sehingga melahirkan disparitas," imbuhnya.
Karena itu lah, arus baru ekonomi Indonesia mencoba membalik dengan menggunakan dengan konsep pembangunan ekonomi dari bawah ke atas. Menurut dia, ini bukan sistem baru karena sudah ada dalam amanat UUD 1945 yang mengatur soal ekonomi kerakyatan. Bahkan, menurut dia, ide ekonomi kerakyatan itu juga sudah dilontarkan jauh hari oleh tokoh Sumbar yang juga Proklamator Kemerdekaan, yaitu Bung Hatta.
"Saya sering menyebutkan ekonomi keumatan. Ya, umat bagian terbesar bangsa. Kalau umat lemah, bangsa juga demikian, umat kuat, bangsa juga kuat.
Karena itu perlu dibangun ekobomi keumatan, ekonomi kerakyatan," jelas Ketua Umum MUI ini.
Kiai Ma'ruf menambahkan, dalam membangun ekonomi umat itu tidak perlu membenturkan yang lemah dan kuat. Namun, dengan mengelaborasi, memitrakan dan menyinergikan yang lemah dan kuat dalam bentuk pengembangan ekonomi masyarakat. "Ini juga sesuai dengan cita-cita bangsa sesuai sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Mustasyar PBNU ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika