REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Para pejabat Korea Selatan (Korsel) menandatangani perjanjian pada Ahad (10/2) waktu setempat untuk meningkatkan dana kontribusi Korsel terhadap pemeliharaan pasukan militer Amerika Serikat (AS) di Semenanjung Korea. Kesepakatan itu terjadi atas seruan sebelumnya oleh Presiden AS Donald Trump yang meminta Korsel membayar lebih pasukan miliernya.
Sekitar 28.500 militer AS ditempatkan di Korsel, tempat bagi AS yang mempertahankan kehadiran militer sejak Perang korea 1950-53an. Kesepakatan baru ini pun masih harus disetujui oleh parlemen Korsel.
Dana kontribusi Korsel untuk pasukan militer AS meningkat menjadi 1,03 triliun won atau 890 juta dolar AS dari sebelumnya 960 miliar won pada 2018. Tidak seperti perjanjian sebelumnya yang berlangsung selama lima tahun, perjanjian kali ini dijadwalkan berakhir dalam satu tahun. Kesepakatan ini berpotensi memaksa kedua belah pihak kembali ke meja perundingan dalam beberapa bulan.
"Ini merupakan proses yang sangat panjang, tetapi pada akhirnya merupakan proses yang sangat sukses," kata Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha sebelum pertemuan penandatangan perjanjian seperti dikutip kantor berita Reuters, Ahad.
Baca juga, Pasukan AS Diminta Tetap Bertahan di Korsel.
Kang mengatakan, perlunya persetujuan parlemen dalam hal kesepakatan ini merupakan hal yang positif. Penasihat senior Kementrian Luar Negeri AS untuk negosiasi dan perjanjian keamanan, Timothy Betts, bertemu Kang sebelum menandatangani perjanjian atas nama AS.
Betts mengatakan kepada Kang bahwa uang itu memang mewakili bagian kecil saja, namun dinilai sangat penting dari dukungan Korsel untuk aliansi tersebut. "Pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa Korea Selatan melakukan banyak hal untuk aliansi kami dan untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," katanya.
Sekitar 70 persen dari kontribusi Korsel yakni mencakup gaji sekitar 8.700 karyawan Korsel yang menyediakan layanan administrasi, teknis, dan lainnya untuk militer AS.
Akhir tahun lalu, militer AS memperingatkan para pekerja Korea di pangkalan mereka mungkin akan diberhentikan dari pertengahan April jika tidak ada kesepakatan yang disepakati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika