REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Keberadaan klinik kesehatan di Jabar masih memiliki banyak masalah. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Jawa Barat Dodi Suardi, saat ini tak hanya jumlahnya yang belum memadai, keberadaan klinik kesehatan di Jawa Barat juga belum merata.
Selain itu, proses akreditasi klinik pun masih sulit. Sehingga, jumlah klinik kesehatan yang telah terakreditasi saat ini belum terlalu banyak.
"Masih banyak permasalahan yang terjadi, pemerataan belum terjadi, puskesmas cenderung berada di tempat yang ramai, begitu juga klinik, ini menjadi tugas kita," ujar Dodi disela Seminar Klinik Terkini sekaligus Pelantikan Pengurus Asklin Wilayah Jawa Barat 2018-2023 di Bandung, Ahad (10/2).
Dodi mengatakan, merata tersebut dalam artian tak perlu sampai pelosok dulu. Tapi, minimal keberadaan klinik tersebut merata di seluruh jalan utama saja dulu.
"Dengan begitu masyarakat tidak perlu jauh-jauh kalau berobat. Apalagi klinik itu kan cenderung 24 jam," katanya.
Saat ini, kata Dodi, jumlah klinik di Jawa Barat sekitar 3.400an. Sebagian besar memang masih terpusat di wilayah perkotaan yang penduduknya ramai.
Kebutuhan klinik pun, kata dia, sekarang masih cukup banyak. Di sisi lain, perizinan masih menjadi masalah yang cukup menghambat perkembangan klinik."Tapi memang untuk kesehatan standarnya beda, dan prosedurnya harus dijalani, " katanya.
Namun Dodi tak merinci betapa kebutuhan klinik yang dibutuhkan saat ini. Dodi hanya menggambarkan, seorang dokter idealnya melayani dan mengelola sekitar 5 ribu pasien. Faktanya, saat ini 3 atau 4 dokter di puskesmas harus mengelola 50-60 ribuan pasien. Karena, dengan penduduk kurang lebih 42 juta jiwa di Jawa Barat, jumlah puskesmas baru mencapai 2.500an.
"Artinya kebutuhan masih banyak. Puskesmas harus diperbanyak begitu juga klinik swasta," katanya.
Dodi menilai keberadaan Puskesmas dan klinik ini harus sama-sama. Karena tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Swasta, harus berperan supaya tidak timpang. Sedangkan pemerintah, fokus di rumah sakit pemerintah dan juga puskesmas.
"Di sisi lain kami juga pihak swasta sama-sama mengembangkan dan terus meningkatkan layanan, sehingga sama-sama menunjang pemerataan latanan kesehatan," katanya.
Terkait akreditasi klinik kesehatan, kata Dodi, selain sulit memperoleh akreditasi, lembaga dan sumber daya manusia di lembaga akreditasi juga masih minim. Sehingga, belum banyak klinik kesehatan terakreditasi.
"Akreditasi juga sedang dipicu, akan kita kerjakan bersama. Semua klinik kesehatan harus memiliki standar yang sama, layanan yang sama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika