REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, meminta Polisi Militer untuk berkomitmen tinggi terhada hukum. Menurutnya, jika hal tersebut tidak dilakukan, mustahil Polisi Militer dipandang sebagai penegak ketertiban yang memiliki kewibawaan paripurna.

"Untuk itu, setiap Polisi Militer harus terlebih dulu memiliki komitmen yang tinggi terhadap hukum dan setiap aturan yang berlaku. Tanpa konsistensi tersebut, mustahil Polisi Militer sebagai penegak ketertiban memiliki kewibawaan yang paripurna," ujar Hadi dalam keterangan tertulisnya, Ahad (10/2).

Menurut Hadi, Operasi Gaktib dan Yustisi merupakan salah satu upaya memelihara dan meningkatkan profesionalisme prajurit TNI. Prajurit yang profesional, kata dia, adalah prajurit yang memahami hukum dan mematuhinya tidak hanya di masa perang, tetapi juga di masa damai.

Hadi juga mengatakan, pemahaman di mana seolah-olah prajurit dalam situasi perang tidak diikat oleh hukum adalah pemahaman yang salah. Menurutnya, terdapat hukum perang dan aturan lainnya yang mengikat setiap kombatan pada situasi pertempuran. Demikian pula di masa damai, setiap prajurit yang profesional tidak akan melanggar hukum. 

"Logikanya adalah tanpa kepatuhan yang tinggi terhadap hukum di masa damai, maka prajurit tersebut akan sulit untuk mematuhi hukum yang membatasinya di masa perang," ujar dia.

Ia pun menegaskan, perkembangan teknologi memungkinkan munculnya bentuk pelanggaran baru. Untuk mengantisipasi meningkatnya kejahatan menggunakan media sosial dan media elektronik, prajurit POM TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Itu perlu dilakukan untuk membentengi pengaruh negatif media sosial, serta menjaga nama baik TNI dari penyebaran berita palsu.

“Sikapi secara cerdas setiap perkembangan yang ada, termasuk hoaks, upaya adu domba, provokasi, penyalahgunaan media sosial dan serangan siber,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika