Senin 11 Feb 2019 13:15 WIB

Transpakuan Mangkrak, Bima Evaluasi Kadishub

Pemkot dan anggota dewan akan mematangkan konsep Perusahaan Daerah Jasa Transportasi.

Rep: Imas Damayanti/ Red: Dwi Murdaningsih
Suasana pemberangkatan Transpakuan, di Shelter Cidangiang, Kota Bogor, Rabu (22/11) yang diresmikan Walikota Bogor Bima Arya dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rakhmawati.
Foto: Republika/Adinda Pryanka
Suasana pemberangkatan Transpakuan, di Shelter Cidangiang, Kota Bogor, Rabu (22/11) yang diresmikan Walikota Bogor Bima Arya dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rakhmawati.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, program transportasi di Kota Bogor yang merupakan salah satu program prioritas dinilai gagal. Kegagalan program tersebut, kata dia, terjadi di hampir seluruh aspek yang dicanangkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.

“Saya akan evaluasi, mulai dari penganggarannya, programnya, sampai ke Kadishub-nya,” kata Bima kepada Republika.co.id, Senin (11/2).

Bima menyayangkan program transportasi Transpakuan yang meliputi program konversi, rerouting, dan moda integrasi tak berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan operasional Transpakuan, kata Bima, masih akan dibicarakan lebih lanjut bersama stakeholder yang ada.

Bima menjelaskan, saat ini Pemkot Bogor masih mencari waktu dengan anggota dewan untuk mengkaji konsep yang dicanangkan untuk Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) sebagai bagian dari upaya menjalankan kembali program Transpakuan.

“Saat ini kita masih cari waktu dengan anggota dewan untuk mematangkan konsep PDJT (Perusahaan Daerah Jasa Transportasi) di 2019 ini,” kata Bima.

Kepala Dishub Kota Bogor Rakhmawati menilai, pernyataan Walkot Bima terkait evaluasi kinerjanya dan juga program Dishub dinilai sah-sah saja. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan kepala daerah dalam menjalankan fungsinya. Dia mengaku siap jika akan dievaluasi kapanpun dan akan menjabarkan kondisi yang terjadi.

“Kemungkinan kalau Pak Wali bilang begitu, maka seluruh program berarti akan dievaluasi,” kata Rakhmawati.

Terkait mangkraknya program PDJT beserta sarana dan prasarana seperti halte dan bus Transpakuan, dia menyebut hal itu bukanlah tanggung jawab Dishub. Menurutnya, Dishub hanya menyediakan sarana dan prasarana transportasi namun pelaksanaannya ada di PDJT.

Dari pantauan Republika.co.id, Senin (11/2), bus-bus Transpakuan mangkrak di Terminal Bus Transpakuan, Bubulak, Kota Bogor. Sejumlah bus Transpakuan berwarna biru-putih dan silver kondisinya semakin lapuk dan berkarat.

Tak hanya itu, sejumlah bus tersebut juga dikelilingi semak belukar yang tak terawat. Kondisi dalam bus juga cukup mengenaskan, di mana terdapat serakan sampah dan juga coret-coretan yang ada di kursi-kursi penumpang maupun kaca bus.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement