REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, menyampaikan kinerja pemerintah di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menunjukkan peningkatan di beberapa bidang. Meski tak dipungkiri masih ada banyak hal yang harus diselesaikan.
"Dari tahun ke tahun, pelaksanaan yang dikoordinasikan Kemenko-PMK dengan target yang bisa diselesaikan bertahap, ada jangka pendek, menengah, dan panjang," kata Menko Puan usai melakukan rapat dengan para menteri dan kepala badan bidang PMK di kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin (11/2).
Puan mengatakan, koordinasi dalam Kemenko-PMK berjalan dinamis. Mereka kompak, bergotong royong, bersinergi, dan berkoordinasi dengan dinamika yang ada. Tujuannya adalah satu, semua hal yang dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan penyelenggaraan haji Indonesia mengalami peningkatan, dan bahkan mencapai tingkat kepuasan sangat memuaskan berdasarkan survei Badan Pusat Statistik pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018. Lukman juga menyampaikan sejumlah perguruan tinggi keagamaan di Indonesia juga memiliki infrastrukur berupa bangunan baru.
"Kita secara serius mengembangkan perguruan tinggi keagamaan kita, dan tahun ini ada 41 PTKI kita yang memiliki gedung-gedung baru, laboratorium dan sebagainya. Madrasah kita juga alami percepatan luar biasa, ribuan gedung madrasah kita bangun, 2019 ini tidak kurang dari 128 gedung baru madrasah, khususnya daerah terdepan," jelas dia.
Lukman juga menyebut perbaikan gedung KUA selama empat tahun pemerintahan sekitar 839 unit dan akan dilakukan renovasi sebanyak 125 unit di tahun 2019. Selain itu juga disebutkan renovasi seluruh embarkasi haji di Indonesia dengan standar hotel bintang tiga.
Dari sisi kesehatan Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan penurunan angka kematian ibu yang turun signifikan sejak awal pemerintahan pada 2014 sekitar 4.000 orang menjadi 3.000 orang di tahun 2018. Menkes Nila juga memaparkan pembangunan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan untuk memberikan akses kesehatan pada masyarakat secara merata.
Selain itu juga penurunan angka kekerdilan pada anak atau stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 30 persen pada 2018. "Kita harus turunkan lagi seperti yang diminta WHO yaitu 20 persen. Kita berhasil, tapi masih perlu kerja keras," kata dia.
Nila menjelaskan masih banyak yang perlu dilakukan di bidang kesehatan mengingat peningkatan penyakit tidak menular, kurang gizi, dan kelebihan gizi yang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyoroti perhatian pemerintah terhadap pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini yang dibangun sudah mencapai 80 persen di seluruh desa Indonesia. Muhadjir juga menjelaskan program revitalisasi program vokasi yang bisa menurunkan angka pengangguran lulusan SMK, peningkatan partisipasi belajar di tiap jenjang pendidikan 12 tahun, serta peningkatan peringkat pendidikan Indonesia skala internasional dari peringkat 85 menjadi peringkat 77.
Muhadjir memaparkan sebanyak 17 juta lebih anak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Serta adanya pengembangan di bidang kebudayaan dengan disahkannya UU Pemajuan Kebudayaan.
"Dengan demikian kebudayaan secara lokal memiliki payung hukum sangat kuat. Nanti juga ada anggaran BOS di kebudayaan, bantuan operasional untuk kebudayaan," kata Muhadjir.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengemukakan pemerintah Indonesia telah menggelontorkan Rp 187 triliun untuk desa melalui program dana desa selama empat tahun pemerintahan. Dengan diberikannya dana desa dengan total Rp 70 triliun rupiah pada 2019 akan menambah keseluruhan dana desa menjadi Rp 257 triliun dalam lima tahun.
"Selama empat tahun dana desa jadi apa? Desa bisa membangun infrastruktur dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, desa mampu membangun 191 ribu kilometer jalan, 2.000 PAUD Polindes Posyandu, saluran irigasi, dan lain-lain," kata Eko.
Menteri Puan menekankan pemerintah akan bekerja keras hingga akhir, yaitu sampai masa jabatan selesai pada Oktober 2019 mendatang. Dia menegaskan bahwa pemerintah, khususnya di bidang PMK, bekerja bersama-sama menyelesaikan permasalahan dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika