REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menanggapi keinginan kubu Prabowo yang ingin menggratiskan ruas tol tertentu. Menurut BPJT,  tol gratis sulit dijalankan di Indonesia karena pemeliharaan jalan tersebut membutuhkan pembiayaan yang belum bisa ditanggung pemerintah.

"Kalau negara maju menggratiskan tol karena cadangan pemerintahnya banyak dan pajaknya dinaikkan sangat tinggi," kata anggota BPJT Koentjahjo Pamboedi di Jakarta, Selasa (12/2).

Menurut dia, pajak di negara maju tinggi sekali sampai-sampai masyarakat di sana tidak kuat membayar pajak warisan. Selain itu, pemeliharaan jalan tol dilelang oleh pemerintah kepada pihak pemelihara yang berani menanggung dan mengurusi pemeliharan jalan tol.

"Jadi pendapatannya itu kita kelola setidaknya agar bisa terpelihara jalan tol tersebut," katanya. 

Koentjahjo mengatakan kalau tol ini digratiskan akan membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi. Semua kendaraan seperti angkot, motor dan sebagainya akan masuk. Ditambah lagi harus memperbaiki lubang-lubang di jalan tol. "Ini membuat pemerintah tidak akan sanggup untuk membiayainya," katanya.

Baca juga, Jasa Marga Operasikan Sejumlah Ruas Tol Baru Tahun Ini.

Kalau tol ingin digratiskan, menurut dia, maka pemerintah terpaksa harus memungut pajak yang sangat tinggi dari masyarakat lewat antara lain menaikkan biaya STNK dan SIM.

Sebelumnya Wacana tol gratis dilontarkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, yang menyinggung bahwa ruas tol yang telah habis masa konsesinya bisa digratiskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika