REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang dulu akrab disapa Ahok memilih PDIP sebagai kendaraannya untuk berpolitik. Ia memilih partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tak lama setelah bebas dari penjara pada 24 Januari 2019 lalu.
Staf Ahok, Ima Mahdiah membenarkan mantan bupati Belitung Timur itu ke PDIP. Wanita yang kini menjadi caleg PDIP itu mengonfirmasi masuknya Ahok ke dalam partai. "Ya benar," singkat Ima Mahdiah beberapa hari lalu.
Ahok resmi menjadi kader PDIP sejak 26 Januari 2019. Menurut Ahok, sikapnya kembali terjun politik agar bisa membagikan ilmu yang telah didapat, yang mungkin bisa bermanfaat. Terkait ketertarikannya masuk ke PDIP, Ahok mengatakan karena sudah lama simpati dengan partai tersebut.
"Kan sudah lama, simpatisanlah," ujar Ahok.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengungkapkan, Ahok sebenarnya sudah lama menyimpan karakter dan jati diri PDIP. "Tergantung definisi kader. Kalau kader diartikan sebagai orang yang memahami dan menerima ideologi PDIP seperti yang dinyatakan dalam AD/ART maka perjuangan Ahok memiliki corak kebangsaan, kerakyatan dan keadilan yang merupakan karakter dan jati diri PDIP," kata Hendrawan di Jakarta, Jumat (8/2).
Hendrawan mengaku mendapat informasi jika mantan gubernur DKI Jakarta itu telah memiliki KTA PDIP. Artinya, dia melanjutkan, keanggotaan Ahok secara administratif sudah tidak ada soal.
Meski bergabung dengan PDIP, tetapi Ahok tak bergabung dalam struktur kepengurusan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Di mana, PDIP merupakan salah satu partai pengusung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 ini.
Ketua TKN Erick Thohir menegaskan jika Ahok tidak akan bergabung dalam struktur tim pemenangan. Dia mengatakan, TKN telah memiliki pengurus yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Apakah BTP di TKN? Ya tidak ada, kan sudah ada strukturnya," kata Erick Thohir, Ahad (10/2).
Perjalanan kasus Ahok.
Erick menilai wajar berlabuhnya seseorang ke partai politik tertentu. Dia mengatakan, hal itu merupakan pilihan pribadi, sama seperti yang dilakukan Tuan Guru Bajang (TGB) ke Golkar atau Yenny Wahid yang tidak masuk ke dalam partai manapun.
Erick memastikan, permasalahan partai dalam menyambut pileg tidak akan bertubrukan dengan pilpres. Mantan direktur utama Inter Milan itu mengatakan, meski diselenggarakan bersama namun setiap partai memiliki persaingannya masing-masing yang tentu tidak bisa dicampuri TKN.
Kendati, dia menegaskan, keberadaan TKN didirikan untuk menyokong kemenangan pasangan calon (paslon) Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres. Di saat yang bersamaan, TKN tak ingin pemerintahan Jokowi yang selanjutnya terhambat di parlemen seperti yang terjadi di enam bulan pertama rezim Jokowi-Jusuf Kalla.
"Kami tidak juga mau pak Jokowi memerintah bersama pak JK enam bulan pertama keputusannya terhambat karena suara di parlemen terbatas. Kami harapkan partai koalisi penting untuk menang sehingga pemerintah bisa lari tanpa hambatan," katanya.
Erick mengatakan, gerakan pemenangan paslon nomor urut 01 tidak tergantung pada partai politik saja. Mantan ketua Inascog ini mengungkapkan, pemenangan capres pejawat juga menyertakan relawan, komunitas alumni, komunitas seniman hingga komunitas pengusaha yang percaya Indonesia tidak bubar dan jangan sampai bubar.
Ketua Dewan Pengarah TKN, Jusuf Kalla (JK) meminta agar mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak dimasukkan dalam struktur kepengurusan TKN Jokowi-Ma'ruf. Menurut JK, hal itu demi kemenangan Jokowi-Ma'ruf.
"Saya kalau ditanya sebagai ketua dewan pengarah (TKN), jangan (masuk TKN)!" ujar JK saat diwawancarai di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (12/2).
JK beralasan, bergabungnya Ahok dalam kepengurusan TKN dapat membahayakan suara Jokowi-Ma'ruf. Hal ini mengingat latar belakang Ahok yang merupakan mantan terpidana kasus penistaan agama. Sehingga dikhawatirkan menggerus suara Jokowi-Ma'ruf.
"Mengingat oh ini Pak Jokowi didukung oleh orang penista agama, kan bahaya itu bisa mengurangi suara," ujar JK.
Baca juga: Politikus Anti-Islam Belanda Itu Kini Mualaf
Baca juga: Ketika Lafaz Allah Dijadikan Dudukan Toilet
JK melanjutkan, masuknya Ahok memang bisa menambah dan sekaligus mengurangi suara Jokowi-Ma'ruf. Hal ini terjadi jika pihak yang pro dan kontra tetap pada sikapnya terkait kasus Ahok.
"Bagi Ahokers tentu mungkin menambah, tapi bagi yang konsisten dengan apa yang terjadi pada Ahok tentu tidak mau milih," kata JK.
Karenanya, ia menyarankan Ahok untuk menahan diri terlibat dalam politik praktis. Meskipun, Ahok saat ini sudah bergabung dengan PDIP.
"Jadi ya lebih baik, sudah tenang-tenang Pak Ahok. Jalan-jalan dulu atau apa karena dia kan Ahok sudah 4 kali pindah partai juga," kata JK.
Namun, KH Ma’ruf Amin berharap, bergabungnya Ahok ke PDIP akan menaikkan elektabilitas pasangan Capres-cawapres nomor urut 01. “Ya insyaallah, mudah-mudahan (bisa menaikkan elektabilitas, red). Kan PDIP pendukungnya pak Jokowi,” kata Ma'ruf di Hotel Aryaduta Jakarta, Sabtu (9/2).
Ma’ruf juga menilai bergabungnya Ahok ke PDIP adalah suatu hal yang wajar. Setiap orang, kata dia, berhak menentukan pilihan untuk bergabung dengan partai politik manapun. Terlebih saat ini BTP telah bebas dari penjara.
“Biarlah itu urusannya PDIP nanti dan itu wajar saja kan bebas memilih partai. Dia juga sudah bebas,” jelas dia.
Baca juga: 13 Taruna Akpol Dipecat Atas Kasus Penganiayaan 2017
Baca juga: Klaim Setelah Somasi Abu Janda dan Tanggapan dari Facebook
Ikuti Whatsapp Channel Republika