REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil manajemen PT Freeport Indonesia guna mencari solusi terkait tuntutan para pegawainya yang dirumahkan. Menurut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, perundingan terkait masalah ini pun telah dilakukan cukup lama dan juga melibatkan pemerintah.

"Presiden tadi akan mengundang dari manajemen Freeport dan menteri tenaga kerja mencari sebuah solusi yang baik dan seimbang," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (13/2).

Siang ini, beberapa perwakilan dari bekas buruh PT Freeport yang telah dirumahkan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana. Kepada Presiden, mereka pun melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Freeport kepada karyawannya.

Seperti kebijakan 'furlough' yang tak dikenal di dalam hukum Indonesia. Namun, mereka menduga kebijakan ini sama artinya dengan merumahkan karyawan secara sepihak. Selain itu, mereka juga meminta Presiden agar mendorong PT Freeport membayarkan hak-hak para pegawainya yang belum dibayarkan.

"Kami minta kepada bapak Presiden untuk menindak secara tegas pelanggaran norma tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Freeport kepada kami di Papua," kata Jerry Yarangga, salah seorang korban dugaan pelanggaran PT Freeport.

Jerry menjelaskan, keputusan PT Freeport untuk merumahkan karyawannya itu terjadi sejak 2017 silam. Untuk diketahui, sejak Senin (4/2) pekan lalu, para bekas buruh PT Freeport telah menginap dengan membangun tenda di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Mereka ingin menyampaikan suaranya kepada Jokowi terkait masalah ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika