REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva mengatakan, Pemerintah Rusia tidak memiliki informasi bahwa ada warga negara Rusia yang menjadi konsultan politik bagi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Hal itu dijelaskan Vorobieva terkait info pasangan 02 memakai konsultan asing.
"Kami tidak mengetahui bahwa oposisi punya kontak dengan orang Rusia secara individu, kami tidak mengetahui hal itu," katanya di Kedubes Rusia di Jakarta, Rabu (13/2).
Vorobieva tak menampik bahwa duta besar Rusia, bersama dengan duta besar negara lain pernah diundang ke sebuah acara yang diselenggarakan oleh calon presiden pejawat maupun pihak oposisi.
Menurutnya, setiap duta besar memang harus mengetahui program-program yang dibuat oleh para calon presiden termasuk mengetahui kondisi politik terkini di negara tempat mereka bertugas. "Kami ingin mengetahui apa saja yang terjadi di negara ini, dan program apa saja yang akan diusung oleh oposisi maupun pejawat. Saya pikir ini adalah hal biasa dan sangat wajar," ujar Vorobieva.
Baca juga, Ada Konsultan Asing di Balik Propaganda Rusia.
Vorobieva menegaskan, Rusia tidak pernah ikut campur urusan domestik negara lain, termasuk Indonesia terutama dalam pemilihan umum (pemilu). Rusia, kata ia, menghormati pilihan masyarakat Indonesia.
Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pihaknya menggunakan konsultan dalam negeri untuk Pilpres 2019. Alasannya, pekerjaannya ini sebaiknya diserahkan kepada anak bangsa.
"Prabowo menggunakan konsultan dari Bojong Koneng, Bogor, dan Jokowi gunakan dong konsultan dari Solo, Jawa Tengah," kata Dasco di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (7/2).
Menurut dia, lebih baik memberikan pekerjaan kepada anak bangsa sebagai konsultan di Pilpres 2019 karena diyakini lebih pintar. Selain itu, Dasco membantah pihaknya menginisiasi terkait dengan adanya upaya melaporkan Jokowi ke Bareskrim soal ucapan propaganda Rusia. "Saya tidak tahu, ya, itu yang melapor bukan BPN. Itu yang melaporkan bagian dari masyarakat yang menilai sendiri bahwa itu hoaks," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika