REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong para pelaku usaha pariwisata di Banten untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya memulihkan bisnis pasca-tsunami. Dorongan ini disampaikan Asisten Deputi Investasi Pariwisata Kemenpar Henky Kurniawan dalam Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Usaha Pariwisata dan Relaksasi Pembiayaan Pasca Tsunami di Provinsi Banten di Hotel Aston, Kabupaten Serang, Banten pada Rabu (13/2).
Sebanyak 80 pelaku usaha di Banten dan Lampung Selatan turut serta dalam acara tersebut. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Wadiyo, mengatakan, kegiatan ini diadakan sebagai salah satu upaya untuk membangkitkan kembali perekonomian. Khususnya pariwisata yang telah terdampak tsunami Selat Sunda.
Wadiyo mengatakan, sektor pariwisata rentan dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, saat tsunami Selat Sunda terjadi, sektor pariwisata pun terdampak. "Sebagai akibatnya, perekonomian lesu," katanya melalui siaran pers, Kamis (14/2).
Kemenpar sosialisasikan pemanfaatan KUR untuk pulihkan bisnis pasca tsunami Banten, Rabu (13/2).
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mendorong agar sektor pariwisata Banten harus kembali bangkit dalam tiga bulan ke depan. Apabila tidak, maka angka pengangguran terancam bertambah.
"Kegiatan Kemenpar ini menjadi pencerahan terkait kredit maupun insentif bagi para pemilik usaha pariwisata yang terdampak tsunami," ujarnya.
Sejumlah narasumber yang hadir dalam acara itu diantaranya Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yustianus Dapot, Kepala Bidang Perbankan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Heni Widiyanti, dan perwakilan Himbara Rino Yudhistira (Assistant Vice President Bank Mandiri), serta Yohandri (Asisten Manajer Pemasaran BRI Kantor Cabang Serang).
Keterlibatan banyak pihak itu juga sebagai realisasi dari penetapan pariwisata sebagai sektor unggulan oleh Presiden Joko Widodo yang mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk memberikan dukungan terhadap program-program pariwisata.
Menurut Heni, Program KUR menjadi jalan keluar untuk membantu pelaku usaha yang terkena dampak tsunami Selat Sunda di Banten. "KUR merupakan program perkuatan modal dengan suku bunga KUR 7 persen efektif per tahun atau sama dengan suku bunga flat yang setara. Total plafon KUR pada 2019 mencapai Rp 140 triliun," ujarnya.
Heni menjelaskan, usaha-usaha di destinasi wisata yang dibiayai KUR meliputi daya tarik pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata serta kegiatan hiburan dan rekreasi.
Pada kesempatan yang sama Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yustianus Dapot mengatakan, pihaknya menerbitkan kebijakan relaksasi merespon bencana yang terjadi. Yustianus meminta perusahaan menyusun kebijakan internal sesuai dengan risk appetite masing-masing perusahaan. Di dalamnya, memuat secara jelas mengenai kriteria, parameter, dan jangka waktu perlakuan khusus terhadap debitur korban bencana tsunami Selat Sunda.
"Semuanya dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka penetapan kolektibilitas debitur/nasabah Perusahaan Pembiayaan," ujarnya.