REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Sekitar 300 orang pencari suaka yang ditahan di pusat-pusat penahanan pengungsi akan bisa mengajukan pemindahan ke Australia. Ratusan pengungsi ini bisa mendapat perawatan kesehatan di Australia setelah pemerintah memperlunak peraturan keimigrasian, menurut laporan media dan seorang pejabat, Kamis (14/2).
Pemindahan tersebut bakal menjadi yang pertama sejak pemerintah dipermalukan dalam kekalahan di parlemen, Selasa (12/2). Pada hari itu, pihak oposisi dan anggota dewan dari kelompok independen memberikan suara agar para dokter mendapat hak untuk memindahkan para pencari suaka ke Australia guna menjalani perawatan kesehatan.
"Hingga 300 orang dapat dipindahkan ke Australia apabila mereka mendapat tanda tangan dari dua orang dokter yang menyetujui pemindahan mereka," kata seorang pejabat yang memahami urusan penilaian yang disediakan oleh kementerian dalam negeri.
Di bawah undang-undang penahanan di lepas pantai yang dipersoalkan, seribu pencari suaka telah ditahan di pulau-pulau di Pasifik dan Papua Nugini serta Nauru selama enam tahun sejak mereka dicegat dalam upaya masuk ke Australia dengan perahu.
Belum jelas apakah 300 orang tersebut bisa memenuhi persyaratan dalam amandemen, yang membolehkan pemerintah untuk menolak pemindahan untuk perawatan kesehatan apabila badan intelijen menganggap seseorang berpotensi membahayakan keamanan.
Perdana Menteri Scott Morrison, yang akan menghadapi pemilihan umum pada Mei mendatang, mengatakan perubahan itu dapat merusak kebijakan pencegahan imigrasi dan mendorong gelombang baru pengungsi yang akan membayar para penyelundup untuk membawa mereka ke Australia.
Pihak oposisi menuding pemerintah ketakutan menjelang pemilu. Saat ini, jajak pendapat memperlihatkan kekuatan koalisi partai yang berkuasa sangat merosot.
Morrison diperkirakan akan berkampanye secara gencar mengenai masalah keamanan perbatasan, kata Peter Chen, guru besar politik di Universitas Sydney. "Hanya perlu satu kejadian saja apabila pencari suaka melanggar hukum, maka cerita tentang pemilu akan berbeda," katanya.
Pemindahan pengungsi untuk perawatan kesehatan akan diproses di tempat penahanan di Pulau Christmas yang akan dibuka kembali, yaitu sebuah pulau yang berjarak 1.550 km sebelah barat daya dari daratan utama.
Belum jelas apakah pemerintah akan merawat para pencari suaka di Pulau Christmas dan menolak mereka masuk ke daratan utama, kata seorang pengacara dari kelompok advokasi pengungsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika