REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memenuhi janjinya mendeklarasikan kondisi darurat nasional agar dapat membangun tembok di perbatasan AS dengan Meksiko tanpa persetujuan Kongres. Para anggota Kongres dari partai Demokrat mengajukan gugatan karena Trump dinilai telah melanggar konstitusi AS.
Beberapa jam setelah Trump mengumumkan kondisi darurat komite kehakiman House of Representative mengatakan akan melakukan penyelidikan atas deklarasi tersebut. Dalam suratnya komite meminta Trump agar datang dalam rapat dengar bersama pejabat Gedung Putih dan Departemen Kehakiman yang terlibat dalam aksinya tersebut.
Mereka juga meminta dokumen hukum yang membuat Trump memutuskan untuk mendeklarasikan kondisi darurat tersebut. Komite Kehakiman House of Representative memberi tenggat waktu sampai Jumat pekan depan.
"Kami yakin deklarasi darurat Anda menunjukan pengabaian yang ceroboh terhadap pemisahan kekuasan dan tanggung jawab Anda dibawah sistem konsitusi," kata komite dalam surat yang ditanda tangani Ketua Komite Jerrold Nadler dan sejumlah anggota komite dari partai Demokrat, Sabtu (16/20).
Pada Jumat (15/2) kemarin Trump juga menandatangani rancangan anggaran pemerintah bipartisan. Rancangan anggaran tersebut mencegah pemerintahan AS kembali ditutup caranya dengan memberikan anggaran beberapa badan pemerintah yang dapat tutup pada hari Sabtu ini.
Rancangan anggaran tersebut menandakan kekalahan Trump dari legislatif. Karena rancangan anggaran itu tidak mencantumkan anggaran untuk tembok perbatasan yang menjadi pangkal konflik antara anggota legislatif dari Demokrat dan Trump selama beberapa pekan.
Trump tidak menyebutkan rancangan anggaran tersebut dalam pidatonya di depan para wartawan di Rose Garden, Gedung Putih. Sebelumnya ia meminta Kongres untuk menyediakan dana sebesar 5,7 miliar dolar untuk membangun tembok perbatasan.
Permintaan itu ditolak Kongres sehingga membuat pemerintah AS ditutup selama 35 hari dari Desember sampai Januari. Penutupan pemerintahan atau shutdown itu merugikan perekonomian AS dan menurunkan dukungan terhadap Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika