REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah memblokir upaya badan PBB untuk meningkatkan penerbangan sipil di Korea Utara (Korut). Hal itu dilakukan pada saat Pyongyang berusaha membuka kembali sebagian wilayah udara bagi penerbangan asing.
Sumber mengatakan, langkah AS merupakan bagian dari taktik negosiasi untuk mempertahankan tekanan sanksi terhadap Korut, menjelang pertemuan puncak (KTT) kedua antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Korut Kim Jong Un di Vietnam pada akhir Februari mendatang.
"Washington tengah mencari komitmen konkret dari Pyongyang di KTT kedua untuk meninggalkan program nuklir dan misilnya," kata sumber anonim pertama seperti dikutip Kantor Berita Reuters, Senin (18/2).
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (ICAO) terdiri atas 192 negara anggota. Badan ini telah bekerja dengan Pyongyang untuk membuka rute penerbangan baru yang akan melewati wilayah udara Korut dan Korea Selatan.
Banyak maskapai kini mengambil rute tidak langsung untuk menghindari wilayah udara Korut karena ancaman peluncuran rudal yang tiba-tiba. Beberapa telah disaksikan oleh penumpang pada penerbangan komersial.
Sumber kedua anonim mengatakan, jika ruang udara tersebut dianggap aman, maskapai penerbangan internasional dapat menghemat bahan bakar dan waktu pada beberapa rute antara Asia dan Eropa dan Amerika Utara. Sementara Korut dapat mulai menghidupkan kembali industri penerbangan komersialnya sendiri.
Negara ini memiliki populasi lebih dari 25 juta orang, namun ekonominya telah ditekan oleh serangkaian sanksi untuk program rudal nuklir dan balistiknya. Sumber mengatakan, ICAO yang berbasis di Montreal siap membantu meningkatkan sistem penerbangan Korut dengan memimpin sesi pelatihan antara staf penerbangan militer dan sipilnya. "Korut juga meminta ICAO untuk mengakses grafik penerbangan yang diproduksi AS," kata sumber tersebut.
Namun, AS malah mencegah agen AS untuk membantu Korut dengan program udaranya karena Washington ingin Pyongyang membuat kemajuan substansial dalam denuklirisasi.
ICAO tidak dapat memaksakan aturan yang mengikat pada pemerintah. Namun hanya menerapkan pengaruhnya melalui standar keselamatan dan keamanan yang disetujui oleh negara-negara anggotanya.
Misi Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York tidak menanggapi permintaan komentar dan tidak ada reaksi langsung dari kementerian luar negeri Korea Selatan.
Pada 2017, AS mengusulkan Dewan Keamanan AS membekukan aset maskapai negara Air Koryo, yang terbang ke beberapa kota di Cina dan Rusia, sebagai bagian dari sanksi baru terhadap Pyongyang. Rencana itu gugur saat negosiasi antara 15 anggota.
Menurut catatan Januari dari perusahaan riset independen CAPA Center for Aviation, maskapai termasuk Air Koryo dan Air China Ltd menawarkan kurang dari 200 ribu kursi yang tersedia setahun di pasar Korut. "Angka itu dibandingkan dengan lebih dari 13 juta kursi yang tersedia di pasar Korea Selatan, yang memiliki sekitar dua kali lipat populasi," kata CAPA.
Menurut data CAPA, penerima manfaat terbesar dari pencabutan pembatasan udara di Korut adalah para operator Korea Selatan termasuk Korean Air Lines dan Asiana Airlines Inc.
Ikuti Whatsapp Channel Republika