REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan keterbukaan cadangan minyak dan gas (migas) menjadi salah satu hambatan untuk bisa meningkatkan minat investor mengelola sebuah blok migas. Karenanya, pemerintah membuka opsi untuk mempermudah akses data migas guna mempermudah penemuan cadangan baru.
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar menjelaskan mempermudah akses data ini dilakukan bukan dalam rangka menjual data cadangan dan potensi migas dalam negeri ke orang asing. Tetapi, melalui kemudahan dalam askes data ini juga bisa membantu para KKKS untuk bisa mendapatkan cadangan migas baru.
Cadangan baru ini nantinya bisa menjadi ketahanan energi nasional. "Kita juga belum putuskan data seperti apa yang akan kita buka nanti. Tapi paling tidak kan seperti data akuisisi, data spek survei. Mana yang bisa open ke publik. Kalau data itu di universitas dan di perusahaan lalu ada sesuatu yang menarik. Izin ke pemerintah dulu. Negara lain seperti apa? Data akuisisi kita peroleh secara gratis. Tapi kita jaga juga sesuai kerahasiaannya," ujar Arcandra di Jakarta, Selasa (19/2).
Pentingnya kemudahan data ini juga diakui oleh Direktur Utama PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manan. Nanang menilai salah satu tantangan untuk bisa memperluas ruang eksplorasi dan penemuan cadangan baru adalah minimnya data.
Ia mengatakan, apabila ada data yang jelas terkait data geologi dan geofisika (G&G) dan potensi cadangan maka bisa terintegrasi dengan perencanaan perusahaan.
"Kan masalah selama ini kita mau liat data setelah mengurus izin dan lain-lain. Karena ketakutan juga bisa jadi data tuh nggak bisa diakses. Ketika melakukan pertukaran data ke KKKs lain itu nggak semua data bisa diakses," ujar Nanang dilokasi yang sama.
Nanang menyebut rencana pemerintah untuk para KKKS bisa lebih mudah mengakses data bisa membuat KKKS semakin agresif dalam mencari penemuan cadangan migas baru. "Data kan sifatnya statik dan dinamis. Data tahun ini dan tahun lalu akan berbeda. Kami berharap bisa direalisasikan. Jadi ini bisa buat KKKS makin berkembang," ujar Nanang.