REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Fauzan Azima membantah kabar penguasaan lahan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Aceh. Fauzan merasa tuduhan tersebut dibuat tanpa dasar bukti kuat dan hanya mengada-ngada.
Fauzan menegaskan pernyataan BPN dan Sandiaga Uno yang menyatakan lahan Prabowo dimanfaatkan dan dikuasai eks GAM ialah dusta.
Dia memastikan 102 eks Pasukan GAM Wilayah Linge tidak ada niat apalagi ingin menguasai lahan Prabowo.
"Kami tahu benar siapa saja yang pernah menjadi pasukan, bukan saja dirinya melainkan sampai keluarga mereka kami tahu persis dan tidak ada satupun dari mereka yang menduduki tanah milik Prabowo," katanya dalam keterangan resmi pada Selasa (19/2).
Fauzan merasa kecewa dengan tuduhan dari kubu Prabowo. Menurutnya, Prabowo perlu memperoleh data lengkap lebih dulu sebelum menjatuhkan tuduhan.
"Sungguh perbuatan yang tidak terpuji, calon pemimpin bangsa menyusun bata-bata untuk membangun dusta dengan cara mengkambinghitamkan eks GAM. Kami tahu peraturan yang berlaku di negeri ini. Kami tahu pula bahwa menguasai lahan dengan tidak sah adalah pelanggaran," tegasnya.
Dia mengklarifikasi tengah memperjuangkan agar seluruh hutan tanaman industri (HTI) PT Tusam Hutani Lestari (THL) segera dikembalikan kepada Hutan Adat Gayo.
Walau begitu, dia masih menghormati konsesi THL yang mendapat perpanjangan selama 35 tahun. Meskipun ia menyadari keberadaan THL tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah.
"Bahkan mungkin juga THL juga tidak bermanfaat dan beban bagi Prabowo sendiri. Indikasinya adalah ada keinginan Prabowo menjual seluruh sahamnya di THL yang berjumlah 60 persen kepada konsorsium asing, PT. Floresta. Sedangkan sisanya 40 persen saham THL adalah milik Inhutani," ungkapnya.
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak, bahkan Sandiaga Uno menyatakan bahwa lahan Prabowo di Aceh dikuasai oleh eks GAM. Kepemilikan lahan Prabowo di Aceh mencuat pascadebat Capres 2019 pada Ahad lalu. Status lahan itu sebenarnya Hak Guna Usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika