REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2019.

"Jangan sampai karena urusan politik, pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, dan pilihan presiden yang setiap lima tahun itu ada terus menjadikan kita tidak seperti saudara lagi," kata Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta pada Rabu (20/2).

Menurut Presiden, masyarakat harus terus menjaga persatuan kendati berbeda pilihan politik dalam pemilihan kepala daerah. Kepala Negara mengatakan bahwa tokoh-tokoh masyarakat di desa wajib terus mengingatkan masyarakat agar tidak terbawa arus politik yang tidak sehat.

"Tugas bapak ibu saudara-saudara untuk mengingatkan yang ada di bawah itu, apalagi yang namanya fitnah, yang namanya hoaks, yang namanya kabar bohong pasti banyak sekali kalau sudah menjelang bulan politik seperti ini," kata Jokowi.

Sejumlah kabar bohong yang kerap beredar terkait dengan pemerintahan, yakni fitnah presiden antek asing maupun fitnah kriminalisasi ulama. Presiden menjelaskan bahwa Pemerintah telah mengambil alih sejumlah sumber daya alam yang sebelumnya dikelola perusahaan asing, seperti blok minyak Mahakam, blok minyak Rokan, dan kepemilikan 51 persen PT Freeport Indonesia.

Menutup sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa setiap desa hingga kabupaten memiliki persoalan yang berbeda-beda. "Sekali lagi saya ingatkan kita semuanya untuk terus menjaga persatuan, menjaga kerukunan kita, menjaga persaudaraan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air," kata Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika