REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberpihakan atau perlakuan khusus menjadi satu-satunya cara untuk membangun dan mempercepat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Kami percaya tak ada cara lain untuk membangun masyarakat yang sejahtera, kecuali dengan keberpihakan, protectionism,” ungkap Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang akrab disapa HT.
Hal itu disampaikan seusai membuka Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemilu 2019 bagi Partai Perindo, bersama Ketua Mahkamah Konstitusi di Bogor, Jawa Barat, Senin (18/2/2019).
Keberpihakan yang dimaksud HT, yaitu berupa kemudahan akses dana murah, berbagai pelatihan keterampilan dan proteksi dari pasar bebas. Hal itu, kata HT, akan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ketinggalan untuk bisa tumbuh dan naik kelas, dari bawah ke tengah, yang tengah bisa ke atas.
“Jumlah masyarakat produktif akan meningkat pesat, sehingga tercipta lapangan kerja yang lebih besar, pembayar pajak yang lebih banyak,” tutur pria yang telah memberikan kuliah umum di 200 lebih perguruan tinggi se-Indonesia itu.
Lewat berbagai program percontohan, Partai Perindo berupaya membangun kesejahteraan masyarakat yang ketinggalan. Misalnya, melalui pemberian 100.000 Gerobak Perindo secara gratis disertai pembinaan dan pelatihan.
Guna meningkatkan produktivitas petani, partai berlambang rajawali ini memberikan bantuan mesin perontok padi, alat pertanian lainnya, bibit dan pupuk. Adapun, untuk nelayan, Partai Perindo mendirikan koperasi, membantu revitalisasi perahu, alat keselamatan dan alat tangkap.
Partai yang dideklarasikan 7 Februari 2015 ini pun aktif memberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk bekal masyarakat mencari pekerjaan atau berwirausaha, misalnya melalui program cooking class.
“Perjuangan Partai Perindo, mengambil bagian aktif menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Karena Indonesia mengalami bonus demografi, penduduk kita bertambah 3 juta-4 juta setiap tahunnya,” terang HT.
Lapangan kerja yang tercipta seluas-luasnya, lanjut HT, akan berdampak pada peningkatan gaji dan kesejahteraan masyarakat. “Teori kesejahteraan sangat sederhana, jika pertumbuhan pemberi kerja lebih cepat dari pencari kerja, disitulah kesejahteraan akan lebih baik,” tegas HT yang lahir dan besar di Surabaya, Jawa Timur ini.
Tak hanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Partai Perindo berjuang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Saat ini, baru sebagian kecil masyarakat di negeri ini yang bisa mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
“Kita perlu suatu sistem guna mempercepat pertumbuhan pendidikan perguruan tinggi bagi adik-adik kurang mampu. Pendidikan penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat,” kata HT.
Sementara itu, terkait Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemilu 2019, HT berharap bisa berdampak positif bagi pengurus partai dan caleg.
“Harapan kami, para peserta memahami dengan baik. Ini satu hal yang menggembirakan bagi Partai Perindo bahwa MK memiliki inisiatif untuk memberikan bimbingan teknis kepada kami semua dan semua partai politik,” tutur HT.
Dalam Bimtek yang berlangsung selama 3 hari itu, peserta diberikan pemahaman tentang hak-hak dan langkah-langkah yang bisa dilakukan bila terjadi sengketa Pemilu. Selain itu, tentang lima peraturan MK terkait sengketa Pemilu.
Seperti diketahui, untuk pertama kalinya Indonesia akan menggelar Pemilu serentak pada 2019 ini, yaitu Pileg dan Pilpres. Nantinya, masyarakat akan diberikan lima kertas suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika