REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menilai Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022. Modal besar itu yakni rekam jejak Indonesia di bidang hak asasi manusia.
"Banyak sekali aset-aset yang bisa kita jual, sekali lagi dalam berkampanye seperti itu yang kita jual adalah rekam jejak sama seperti waktu berkampanye untuk Dewan Keamanan PBB," kata Menteri Retno seusai menerima penghargaan Herman Johannaes Award di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Jumat (22/2).
Menurut Retno, modal berupa rekam jejak di bidang HAM yang dapat dijadikan sebagai bahan kampanye calon anggota Dewan HAM PBB di antaranya terkait pengembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu bukti pengembangan itu yakni soal pemberdayaan perempuan.
"Bagaimana Indonesia mengembangkan demokrasi karena demokrasi juga merupakan salah satu hak. Selain itu, bagaimana Indonesia melakukan pemberdayaan perempuan, dan sebagainya jadi banyak sekali yang bisa kita jual," ucap dia.
Menlu mengatakan, pada pekan depan akan berada ke Jenewa, Swiss untuk menghadiri Sidang Dewan HAM PBB yang akan berlangsung 25-28 Februari 2019. Dalam kesempatan itu Menlu berkomitmen mengintensifkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.
"Pada Minggu nanti saya akan menuju ke Jenewa untuk mengintensifkan kampanye, melakukan lobi secara langsung dengan banyak negara yang pada Minggu depan banyak sekali berada di Jenewa karena sedang ada pertemuan Dewan HAM PBB," tuturnya.
Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan dilaksanakan pada November 2019. Indonesia dalam kampanye pencalonannya sebagai anggota Dewan HAM mengusung tema "Indonesia Mitra Sejati untuk Demokrasi, Pembangunan dan Keadilan Sosial" (Indonesia True Partner for Democracy, Development and Social Justice).
Indonesia maju dalam pencalonan keanggotaan Dewan HAM PBB periode 2020-2022 untuk kawasan Asia-Pasifik bersama lima negara lainnya, yaitu Cina, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Kepulauan Marshall.
Ikuti Whatsapp Channel Republika