REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdiskusi dalam menentukan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Menurut dia, pembahasan tarif transportasi umum untuk kepentingan warga dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) harus melibatkan DPRD.
"Menyangkut subsidi menyangkut mengambil uang dari rakyat mesti dikasih tahu ke DPRD. Kenapa? Supaya kalau kita mau subsidi PSO berapa kan itu harus dianggarkan kalau enggak dari mana duitnya," ujar Taufik di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (22/2).
Ia menjelaskan, pembahasan tarif MRT apalagi jika akan disubsidi harus berdiskusi dengan DPRD karena dengan anggaran subsidi untuk Public Service Obligation (PSO). Ia mengatakan, anggaran tersebut akan berasal dari APBD.
Taufik mengaku, selama ini DPRD belum duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menentukan tarif MRT. Meski tak disubsidi pun, lanjut dia, penentuan tarif transportasi umum di Jakarta harus berdiskusi dengan DPRD karena menyangkut kepentingan warga.
"Even tidak tarif subsidi harusnya ngomong DPRD karena ini menyangkut uang yang dipungut dari rakyat. Apalagi kalau subsidi," kata Taufik.
Mengenai besaran subsidi untuk tarif MRT Jakarta, Taufik tak mempermasalahkan hak tersebut. Bahkan, menurutnya, setiap angkutan umum di Jakarta seharusnya tidak dipungut biaya alias gratis untuk warga. Ia mengatakan, Pemprov DKI sangat mungkin menggelontorkan APBD untuk membiayai transportasi umum di Jakarta.
"Kalau saya subsidi mau besar enggak ada urusan. Selama itu untuk kepentingan masyarakat. Malah dalam pandangan saya seluruh transportasi di Jakarta harusnya gratis," tuturnya.
Sebelumnya, PT MRT telah mengajukan tarif sebesar Rp 8.500 per orang per 10 kilometer yang telah disubsidi Pemprov DKI. Apabila tidak disubsidi tarif MRT bisa sekitar Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika