REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Markas Komunikasi Pemerintah Inggris (GCHQ) memperingatkan tentang potensi ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan teknologi Cina. Kepala GCHQ Jeremy Fleming mengatakan dorongan oleh perusahaan Cina untuk terlibat dalam komunikasi Barat merupakan tantangan teknologi yang sangat kompleks.
"Kita harus memahami peluang dan ancaman dari tawaran teknologi Cina. Memahami sifat global rantai pasokan dan penyediaan layanan terlepas dari bendera pemasok," ujarnya, dikutip laman the Independent, Senin (25/2).
GCHQ merupakan organisasi intelijen yang bertanggung jawab untuk memberikan sinyal intelijen serta jaminan informasi kepada pemerintah dan angkatan bersenjata Inggris.
Menurut Fleming, perlu pertimbangan yang cermat untuk melibatkan perusahaan teknologi Cina dalam jaringan telekomunikasi Inggris. Termasuk risiko yang diambil jika harus bekerja sama dengan Cina.
Fleming berpendapat ini merupakan tantangan strategis yang sangat kompleks dan akan berlangsung selama beberapa dekade mendatang.
"Bagaimana kita menghadapinya akan sangat penting bagi kemakmuran dan keamanan di luar kontrak 5G (generasi kelima standar telekomunikasi seluler setelah 4G)," kata Fleming.
Dia mengungkapkan terdapat 1.100 insiden serangan siber yang ditangani Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris (NCSC) selama dua tahun terakhir. Sekitar setengah dari jumlah kasus tersebut melibatkan aktor negara.
Menurutnya, ada kebutuhan membangun sistem etika dan standar yang disepakati secara internasional untuk beroperasi di dunia maya. "Beberapa perilaku yang kita lihat dari negara atau penjahat tertentu jelas salah dalam keadaan apa pun. Suatu serangan terhadap teknologi informasi rumah sakit atau pada sistem pemilihan suatu negara akan selalu membutuhkan sanksi," ujarnya.
Fleming mengatakan pada akhirnya keamanan berkelanjutan Inggris di dunia maya akan bergantung pada kemampuannya bertindak bersama dengan sekutu internasionalnya.
Pernyataan Fleming muncul setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan bahwa negaranya tidak akan berbagi informasi intelijen kepada negara-negara yang menggunakan peralatan atau perangkat dari perusahaan telekomunikasi Cina, Huawei.
"Jika suatu negara mengadopsi ini dan memasukannya ke dalam beberapa sistem informasi penting mereka, kami tidak akan bisa berbagi informasi dengan mereka," ujar Pompeo saat diwawancara Fox News.
Presiden AS Donald Trump diketahui sedang mempertimbangkan perintah eksekutif untuk melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan produk-produk Huawei. Dia juga hendak melarang penggunaan produk dari perusahaan telekomunikasi Cina lainnya, yakni ZTE Corp.
Hal serupa sedang dilakukan Pemerintah Polandia. Pelarangan produk-produk Huawei dipertimbangkan Polandia setelah negara tersebut menangkap seorang pegawai Huawei dan mantan pejabat keamanan atas tuduhan mata-mata.
Jerman pun dilaporkan sedang mempertimbangkan penerapan syarat yang lebih ketat dalam proyek pembangunan jaringan perangkat seluler generasi kelima (5G). Hal itu dilakukan sebagai upaya Berlin untuk mendepak Huawei dari proyek tersebut.
Kendati demikian, Huawei mengklaim pihaknya selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. "Kami mewajibkan setiap karyawan untuk mematuhi hukum dan peraturan di negara tempat mereka tinggal," kata Huawei dalam sebuah pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika