REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung ikut menanggapi konten pidato calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), dalam acara 'Konvensi Rakyat' di Sentul, Bogor pada Ahad (24/2) malam. Saat itu Jokowi sempat menyinggung soal kepemilikan konsensi lahan dalam skala besar yang dimiliki sejumlah pengusaha. Jokowi mengaku siap menerima bila ada konsensi yang dikembalikan kepada pemerintah.
Pramono, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'uf, menilai, ucapan Jokowi sebagai capres tidak hanya menyasar pada kubu seberang. Menurutnya, imbauan untuk mengembalikan konsensi skala besar juga berlaku untuk pemilik konsesi yang saat ini mendukung pejawat.
"Tentunya tidak spesifik ditujukan kepada seseorang. Termasuk itu berlaku bagi tim kampanye Pak Jokowi sendiri yang mungkin kemudian atas hal tersebut, berempati untuk itu," jelas Pramono di kantornya, Senin (25/2).
Pramono menyampaikan, pesan yang ingin disampaikan Jokowi dalam pidato semalam adalah fakta bahwa segelintir orang terkaya Indonesia menguasai sebagian besar lahan memang nyata adanya. Kebanyakan, ujar Pramono, penguasa lahan ini adalah elite-elite dari masa lalu. Pramono pun penegaskan Jokowi tidak termasuk dalam deretan elite masa lalu yang kini berkuasa atas sejumlah luas lahan di Indonesia.
"Maka kalau dapatkan kesempatan untuk ada orang yang kembalikan konsesinya kepada presiden saat ini, maka Presiden berjanji untuk bagikan kepada rakyat. Jadi itu lebih kepada imbauan moralitas terhadap apa yang ada sekarang. Ini berlaku untuk siapa saja," kata Pramono.
Jokowi, imbuh Pramono, menyadari kebijakan bagi-bagi sertifikat lahan yang dilakukan saat ini sempat menuai kritikan. Karenanya, Jokowi memanfaatkan momen pidato semalam untuk menegaskan keberpihakannya terhadap rakyat kecil.
"Yang dibagikan kepada masyarakat, pesantren, madrasah, yayasan, koperasi, perorangan. Dan itu dilakukan alam jumlah yang 2 juta (hektare) lebih. Dan masih ada kurleb 10 juta (hektare) yang akan dibagikan," katanya.
Sebelumnya Jokowi dalam pidatonya menyebut akan ada 12,7 juta hektare tanah konsesi yang akan dibagikan pemerintah untuk rakyat. Namun, ia menegaskan masih menunggu kepada pihak-pihak pemegang konsensi besar untuk mau mengembalikan ke negara.
"Saya ulang, jadi kalau ada konsesi besar yang ingin mengembalikan kepada negara. Saya tunggu," ujar Jokowi.
Pada hari ini, Jokowi kembali menjelaskan makna di balik pernyataannya soal konsesi lahan dalam acara 'Konvensi Rakyat' di Sentul, Bogor tadi malam. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan, akan menunggu pengembalian lahan atau tanah oleh penerima konsensi dalam skala besar.
Jokowi menegaskan, apa yang dimaksud dengan pengembalian konsensi bukan sebuah paksaan bagi pemilik konsensi untuk mengembalikannya ke negara. "Bukan memaksa. Bukan memaksa. Karena kita juga tahu kepastian hukum itu harus ada. Setiap hak yang diberikan kepada investor, kepada pengusaha, kepada rakyat, kepastian hukumnya harus jelas," jelas Jokowi di Cilacap, Senin (25/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika