REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN – Menghadapi musim panen jagung di iklim penghujan seperti sekarang, pemerintah dinilai perlu memperhatikan kapasitas alat pengering (dryer) yang dimiliki petani. Ketua Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Sudirman menyarankan pemerintah tak hanya fokus membagi-bagikan alat pengering saja.
“Membagikan dryer itu katakanlah memang diperlukan petani, tapi jangan hanya berhenti di situ,” kata Sudirman saat dihubungi Republika.co.id, Senin (25/2).
Menurut dia, sejak periode pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembagian dryer kepada petani tidak dibarengi dengan pembinaan serta pengelolaan manajemen. Sehingga jika terjadi kerusakan pada dryer yang diberikan itu, petani tak tahu harus melakukan apa.
Dia menyarankan pemerintah membangun sistem pembinaan yang baik di tingkat koperasi dan badan usaha milik desa (bumdes). Hal itu agar dryer yang dibagikan pemerintah tak rusak dan dapat dimanfaatkan penggunaannya dengan baik.
“Kalau ada koperasi ataupun bumdes yang mengelola dryer, misalnya ada petani yang ingin mengeringkan jagungnya tinggal bayar sekian. Tarif itu hasilnya bisa dimanfaatkan bumdes untuk biaya perawatan mesin,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kapasitas dryer yang dimiliki pabrik dan pedagang mencakup kurang dari 750 ribu ton jagung dalam sebulan. Jumlah tersebut, kata Sudirman, belum cukup untuk mengantisipasi pengeringan jagung dalam momentum panen raya bersama.
Dia juga menyesalkan langkah pemerintah yang agak lambat dalam menghadapi persoalan dryer. Pemberian dryer dilakukan pemerintah justru mendekati panen raya, bukan pada saat waktu tanam dilakukan petani.