REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertanyakan program medical tourism atau wisata medis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB. NTB disarankan lebih baik fokus ke program wisata halal.
Ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan mengatakan belum menemukan dasar yang kuat atas rencana pengembangan wisata medis bagi NTB. "Saya belum menemukan alasan yang kuat untuk itu, rumah sakit belum representatif, pelayanan belum maksimal, sistem antre belum bagus, dokter masih kurang, kan aneh ini," ujar Johan dalam keterangan tertulis, Selasa (26/2).
Johan yang juga ketua Fraksi PKS di DPRD NTB mengambil contoh model wisata medis yang dilakukan Penang, Malaysia. Menurut Johan, profesi seorang dokter di Penang kalau sudah bekerja di satu rumah sakit, tidak akan bisa lihat dan tidak diizinkan bekerja di rumah sakit lain, apalagi membuka praktik sendiri.
"Nah, dokter dokter di Mataram ini kan bekerja di semua rumah sakit. Ditambah lagi buka praktik di klinik masing-masing," ucap Johan.
Kata Johan, istilah wisata medis tidak masuk dalam program NTB Gemilang dan delapan misi pembangunan maupun dalam 15 komitmen pemerintahan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah. "Itulah kenapa saya bilang program wisata medis, itu hanya lintasan pikiran yang tidak ada dasarnya," ungkap Johan.
Ketua Fraksi PDIP di DPRD NTB Ruslan Turmuzi juga mempertanyakan keberlanjutan program wisata medis NTB, namun di sisi lain, Dr Syamsul Hidayat yang baru diangkat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata NTB telah pindah ke Kabupaten Lombok Utara. Ruslan menilai, ketimbang membuat program wisata medis, lebih baik Pemprov NTB mengembangkan program wisata halal yang sudah menjadi citra pariwisata NTB selama ini.
"Wisatawan yang datang ke NTB, khususnya Pulau Lombok untuk berwisata, bukannya berobat karena Lombok lebih dikenal akan keindahan dan keunikan alamnya," ujar Ruslan.
Alih-alih membuat segmen wisata baru, Ruslan menilai Pemprov NTB bekerja lebih keras dalam mempercepat pemulihan sektor pariwisata NTB akibat bencana gempa tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika