REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga negara produsen minyak kelapa sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) segera bertemu pada pekan ini untuk menentukan sikap seiring dinamika global terhadap penggunaan bahan bakar nabati. Pertemuan akan digelar mulai Rabu (27/2) hingga Kamis (28/2) yang diikuti oleh Indonesia, Malaysia, dan Kolombia.

Direktur Eksekutif CPOCP, Mahendra Siregar, mengatakan, pertemuan akan dihadiri oleh tingkat menteri terkait dari tiga negara tersebut. Menurut dia, konsolidasi antarnegara produsen dibutuhkan agar tercapai kesepakatan bersama dalam pengembangan bahan bakar nabati.

“Kita akan berdiskusi untuk update hal-hal terkait itu,” kata Mahendra saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (26/2).

Ia menuturkan, topik pertama yang akan dibicarakan dalam forum yakni terkait perbaikan koordinasi antar anggota. Termasuk, koordinasi untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati untuk kendaraan. Menurut dia, sejauh ini masing-masing anggota terkesan jalan masing-masing dalam pengembangan industri.

Selanjutnya, terkait investasi di sektor bahan bakar nabati. Hal itu dinilai penting karena bersinggungan langsung dalam pengembangan bahan bakar nabati agar lebih ramah lingkungan. “Semakin baik investasi semakin bisa dikembangkan sehingga situasi akan makin kondusif,” ujarnya.

Pembahasan terakhir, yakni berkaitan dengan sikap Uni Eropa yang mewacanakan pengurangan penggunaan bahan bakar nabati. Menurut dia, wacana tersebut harus disikapi dengan saksama agar kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa tidak merugikan negara produsen.

Untuk diketahui, Uni Eropa telah mengeluarkan Renewable Energy Directive II atau RED II. Elemen-elemen dalam draft tersebut menyebut bahwa dipastikan Uni Eropa akan menetapkan minyak kelapa sawit sebagai tanaman pangan berisiko tinggi.

Menurut CPOCP, draft tersebut amat diskriminatif dan tidak berdasarkan penelitian ilmiah. Bahkan, kata Mahendra, sikap tersebut sudah dicampuri dengan keputusan politik Uni Eropa. “Jadi ini harus direspons dengan baik. Kita akan ada pernyataan resmi bersama,” ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika