REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis sistem peradilan di Indonesia akan semakin baik, maju, dan inovatif. Dengan sistem peradilan yang semakin baik, Jokowi yakin akan memperkuat kepercayaan diri masyarakat dalam mencari keadilan.
Jokowi mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang menilai hukum dan keadilan di Indonesia dapat diperjualbelikan. Tak sedikit juga masyarakat yang menganggap peradilan perdata sangat mahal, lama, dan juga sulit untuk dilaksanakan.
“Banyak yang beranggapan bahwa yang berkuasa adalah mafia kasus, mafia peradilan. Banyak yang beranggapan bahwa keadilan tidak akan pernah ditemukan di ruang-ruang pengadilan,” ucap dia saat menghadiri sidang pleno istimewa laporan akhir tahun 2018 Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2).
Kendati demikian, Jokowi optimistis sistem peradilan di Indonesia akan lebih baik seiring dengan perbaikan dan reformasi sistem peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung. Upaya perbaikan tersebut juga dinilainya akan mengubah berbagai anggapan negatif penegakan hukum di Indonesia.
“Dengan reformasi, dengan sistem peradilan Indonesia yang dilakukan secara konsisten oleh MA semua anggapan negatif tersebut akan mulai berubah. Sampai pada titik ketika rakyat merasakan secara nyata bahwa keadilan dapat terwujud di ruang pengadilan,” ujar dia.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan saat ini sistem peradilan juga telah memasuki era baru yang lebih modern dan berbasis teknologi informasi. Salah satunya yakni penerapan e-court mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran panja uang perkara secara elektronik, hingga pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik.
“Penerapan teknologi informasi dalam sistem penanganan perkara tentu saja akan bisa mempercepat terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan,” kata Jokowi.
Namun, Jokowi juga berharap implementasi e-court ini juga menjadi jalan untuk mewujudkan transparansi yudisial. Terobosan yang dilakukan MA tersebut dinilainya sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan sistem peradilan di Indonesia.
Presiden pun menegaskan, pemerintah akan terus mendukung inisiatif terobosan yang dilakukan oleh MA guna mempercepat keadilan di Indonesia.
“Saya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada MA untuk melakukan perbaikan pembaharuan sistem peradilan,” ucap Jokowi.