REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten/ kota terus mengupayakan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah per September 2018, mayoritas penduduk miskin yang masih ada di Provinsi Jawa Tengah tinggal di wilayah pedesaan.
Dari 3,87 juta jiwa warga total miskin di Jawa Tengah, sebanyak 2,15 juta atau 55,6 persen di antaranya berada di pedesaan. Sisanya sebanyak 1,72 juta jiwa ada di wilayah perkotaan.
"Makanya, Pemprov Jawa Tengah mendorong keterlibatan lintas sektoral serta CSR untuk diarahkan menjangkau warga miskin di pedesaan," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Rabu (27/2).
Salah satu program berkelanjutan yang dilaksanakan bersama instansi lintas sektoral adalah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan bersama TNI. Menurut gubernur, selain untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa, TMMD menjadi salah satu cara untuk merawat dan mengikat kebersamaan dan kegotongroyongan antara masyarakat TNI. Hal ini penting untuk mengatasi berbagai persoalan kebangsaan.
"Sinergitas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui TMMD inilah menjadi kekuatan luar biasa untuk memajukan desa," lanjutnya.
Kegiatan TMMD difokuskan pada kegiatan fisik dan non fisik dalam mendukung dan memperlancar kegiatan perekonomian warga desa, termasuk rehab rumah tidak layak huni (RTLH). TMMD juga dapat menjadi sarana untuk menggelorakan semangat kolektifitas dan persatuan seluruh elemen masyarakat.
Termasuk didalamnya kegiatan yang menggugah semangat kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme. "Pemprov Jawa Tengah juga mendukung kegiatan TMMD melalui anggaran yang bersumber dari APBD," lanjut gubernur.