Kamis 28 Feb 2019 07:10 WIB

Dedi Mulyadi Harap DPRD Bekasi Proses Pengunduran Bupati

Dedi Mulyadi ingin penetapan bupati dilakukan sebelum pemilu atau awal April.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Foto: dok. Pribadi
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diminta segera menggelar rapat paripurna pengunduran diri Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. Dengan demikian, proses administratif pengunduran Neneng rampung pada Maret mendatang.

"Mengenai pengunduran diri Neneng Hasanah Yasin kan sudah disampaikan ke DPRD setempat, jadi ketua DPRD tinggal buat agenda paripurnanya saja," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi di Cikarang, Rabu (27/2).

Dedi mengatakan, bila mekanisme tersebut segera ditempuh DPRD Kabupaten Bekasi, maka selanjutnya DPRD akan menyampaikan hasil rapat paripurna tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat. "Kalau mekanismenya segera ditempuh, maka bulan Maret ini secara administratif pengunduran dirinya sudah selesai," ujarnya.

Dengan demikian, menurut perhitungannya, sebelum pemilihan umum digelar atau tepatnya pada awal April mendatang, surat penetapan bupati definitif sudah diterbitkan. "Itu yang menjadi harapan kami. Eka Supria Atmaja resmi menjabat Bupati Bekasi definitif sebelum pemilu digelar," kata dia.

photo
Sidang Perdana Neneng Hasanah Yasin. Terdakwa kasus dugaan suap perizinan Meikarta Neneng Hasanah Yasin menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019). (Antara/Agung Rajasa)

Sementara terkait posisi wakil bupati Bekasi, Dedi mengaku belum ingin membahasnya saat ini. Persoalan siapa yang menjadi kandidatnya, akan dibahas usai pemilu dengan mempertimbangkan hasil pemilu mendatang.

"Fokus kita pemilu dulu dan karena ini menjadi fokus maka tidak boleh ada kegiatan ataupun aktivitas yang bisa mengganggu fokus itu," jelasnya.

"Setelah pemilihan presiden dan legislatif, kita akan lihat siapa kader terbaik yang paling pantas menduduki jabatan wakil bupati Bekasi," tambahnya.

Meski belum ingin membahasnya, menurut Dedi, ada tiga syarat yang dijadikan pertimbangan, yakni memiliki keserasian dengan Bupati, DPRD, serta masyarakat. "Ketiga hal itu menjadi syarat calon wakil bupati dari partai kami," ungkapnya.

Kemudian walaupun masih harus mempertimbangkan usulan partai koalisi, secara implisit Dedi menerangkan, jika wakil bupati Bekasi nantinya kemungkinan besar adalah kadernya. "Kita lihat dari sisi aspek, kan dua-duanya kader Partai Golkar, kemudian bagaimana membangun komunikasi dan mekanisme dengan partai lain, ya nanti kita bicarakan setelah pemilu," tandas Dedi.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement