REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan peraturan presidential threshold atau ambang batas 20 persen dukungan parlemen atau 25 persen suara nasional untuk mengusung capres berpotensi membelah masyarakat setiap menjelang pemilu. Presidential threshold telah membatasi pilihan masyarakat atas calon pemimpin nasionalnya.
AHY menegaskan, partainya bertekad untuk serius mencegah terbelahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai partai tengah dengan landasan ideologi nasionalis religius, menurut dia, Demokrat siap menjadi benteng tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam pidato politiknya setelah mengemban tugas sebagai pemimpin pemenangan partai, AHY juga mengutip pesan SBY terkait perkembangan situasi sosial dan politik. Menurut dia, ketua umum Partai Demorat itu menilai bahwa Pemilu saat ini lebih keras dibandingkan dengan pilpres di era reformasi sebelumnya.
AHY mengatakan, polarisasi nampak lebih tajam. Hubungan antaridentitas semakin berjarak.
"Jika situasi ini berkembang makin jauh dan melampaui batas kepatutannya, saya khawatir kerukunan dan keutuhan kita sebagai bangsa akan retak. Inilah yang harus kita cegah untuk tidak terjadi di negeri tercinta ini," kata dia mengutip pesan SBY.
AHY mengakui, pemilu memang keras. Namun, tidak sepatutnya pemilu menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Ia mengungkapkan diperlukan tanggung jawab dan jiwa besar dari seluruh lapisan masyarakat, terutama para elite dan pemimpin bangsa.
Dalam pilpres sebelumnya, menurut AHY, rakyat Indonesia selalu menunjukan kearifan dan kematangannya dalam pelaksanaan pemilu sehingga semuanya berlangsung secara damai, tertib dan lancar. Ketika itu, tidak terjadi pula benturan fisik di lapangan. AHY yakin kedamaian dapat tercipta jika pemimpinnya bijaksana.
"Semoga praktek berdemokrasi yang baik seperti itu dapat dijaga dan dilaksanakan kembali dalam pemilu tahun 2019 ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika