REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Prabowo-Sandi akan melawan propaganda hitam terkait dengan produk minyak sawit. Beberapa langkah aksi sudah disiapkan, di antaranya adalah menjamin terciptanya sebuah “level playing field” antara eksportir Indonesia dengan korporasi global terkait.
Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo mengatakan ada sebagian pihak yang menilai bahwa kedua pasangan Capres belum menyampaikan kebijakan ekonomi yang kongkret. Menurut Dradjad, sebenarnya kebijakan tersebut sudah ada di dalam visi misi, dan sebagian sudah muncul dalam debat. Tapi memang rinciannya belum banyak dibahas, sehingga terlihat seolah tidak kongkret.
Apalagi, lanjutnya, yang ramai di pers dan media sosial adalah ucapan “ceblang-ceblung” yang minim konten kebijakan. "Saya sering menolak merespon “ceblang-ceblung” tersebut. Karena, tidak produktif dan tidak mendidik,” kata Dradjad kepada republika.co.id, Sabtu (2/3).
Dari sisi Prabowo-Sandi, Dradjad memberikan contoh kebijakan yang lebih kongkret. Misalnya soal stabilisasi makro terutama nilai tukar Rupiah. Kata dia, defisit perdagangan perlu diturunkan, bahkan hingga neraca perdagangan kembali surplus. Neraca perdagangan ini sekarang memang menjelma menjadi salah satu faktor risiko krusial bagi ekonomi kita.
"Cara yang akan ditempuh Prabowo-Sandi antara lain adalah dengan memberi dukungan yang all out terhadap produk andalan ekspor Indonesia,” kata ekonom INDEF tersebut.
Dipaparkannya, minyak sawit, kertas dan bubur kertas, sering menjadi sasaran kampanye negatif. Sebagian kampanye itu bagus untuk memperbaiki pengelolaan hutan atau kebun secara lestari lingkungan dan sosial. "Tapi sebagian kampanye itu hanya propaganda hitam,” ungkapnya.
Pemerintahan Prabowo-Sandi akan aktif menangkis propaganda hitam tersebut. Beberapa langkah aksi sudah disiapkan. Di antaranya adalah menjamin terciptanya sebuah “level playing field” antara eksportir Indonesia dengan korporasi global terkait.
"Jangan lupa, visi misi Prabowo-Sandi secara eksplisit mendorong eksportir mendapat sertifikasi kelestarian yang diakui dunia internasional. Sehingga, produk mereka bisa lebih diterima di pasar yang sensitif lingkungan,” ungkap anggota Dewan Kehormatan PAN ini.
Untuk mengendalikan impor, kata Dradjad, beberapa proyek yang kandungan impornya tinggi perlu ditinjau ulang atau diundur. Impor pangan perlu dikurangi hingga sekecil mungkin, dengan menggenjot produksi dalam negeri.
Karena itu, lanjutnya, seperti disebutkan oleh Prabowo dalam debat kedua, Prabowo memberi prioritas kepada jaminan harga yang layak bagi produsen seperti petani, peternak, nelayan dsb. Di sisi lain, menjaga harga yang terjangkau bagi konsumen. Kebijakan harga pangan akan menjadi salah satu langkah kunci dari Prabowo-Sandi.
Menurut Dradjad, masih banyak sebenarnya rincian kebijakan yang lain. Termasuk cara untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6% pada tahun 2020 dan menaikkan rasio pajak secara bertahap menjadi 16%. "Dalam kesempatan lebih lanjut, hal tersebut kita bahas bersama,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika