Senin 04 Mar 2019 17:18 WIB

AS Salahkan Korut atas Kegagalan Perundingan di Vietnam

Perundingan nuklir antara AS dan Korut gagal membuahkan kesepakatan.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini
Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu di Vietnam, Rabu (27/2).
Foto: AP
Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu di Vietnam, Rabu (27/2).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyalahkan pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un atas kebuntuan perundingan denuklirisasi di Hanoi, Vietnam, pekan lalu. Menurut Washington, Kim belum siap menerima masalah besar yang menjadi konsen Presiden AS, Donald Trump.

Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton mengatakan Washington enggan menyebut pertemuan antara Trump dan Kim di Hanoi pekan lalu sebagai kegagalan. "Saya tidak berpikir kita berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada demonstrasi sebelumnya. Saya pikir pada kenyataannya kita berada dalam posisi yang lebih kuat karena kampanye tekanan maksimum, menempatkan sanksi ekonomi lebih ketat pada Korut," kata Bolton ketika diwawancara CBS News pada Ahad (3/3).

Baca Juga

Menurut Bolton, penerapan sanksi terhadap Korut terbukti jitu. Hal itu pula yang membuat Korut bersedia melakukan perundingan atau negosiasi dengan AS perihal denuklirisasi Semenanjung Korea.

"Diskusi ekstensif antara presiden (Trump) dan Kim sebenarnya adalah apakah Korut siap untuk menerima apa yang disebut sebagai presiden sebagai 'masalah besar', yaitu denuklirisasi sepenuhnya di bawah definisi yang diberikan presiden kepada Kim Jong-un," ujar Bolton.

Pernyataan Bolton memang bertentangan dengan apa yang diungkapkan Pemerintah Korut seusai pertemuan di Hanoi. Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong Ho mengatakan negaranya hanya meminta pencabutan sebagian sanksi ekonomi sebagai imbalan atas ditutupnya beberapa situs uji coba rudal dan nuklir milik negaranya.

"Apa yang kami minta adalah pencabutan sebagian sanksi, tidak seluruhnya. Secara rinci, kami meminta untuk mencabut lima sanksi yang dijatuhkan dalam kurun 2016 dan 2017 dari total 11 sanksi PBB dan yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat," kata Ri.

Pertemuan kedua antara Trump dan Kim gagal membuahkan kesepakatan yang diharapkan dapat memajukan proses denuklirisasi. Hal itu disebabkan keengganan AS mengabulkan permintaan Korut untuk mencabut sanksi terhadapnya. "Itu semua tentang sanksi. Pada dasarnya mereka (Korut) ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kita tidak bisa melakukan hal itu," ujar Trump pada Kamis pekan lalu.

Belum ada indikasi kapan Trump dan Kim akan bertemu lagi. Namun, Gedung Putih telah menyatakan kedua negara masih berharap dapat melakukannya di masa mendatang.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement