REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Surabaya kini sudah mencapai lebih dari setengah juta jiwa. Menurut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat ini total PBI BPJS kesehatan yang ditanggung APBD Kota Surabaya sudah tembus 550.386 Jiwa.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengupayakan perluasan bantuan. Risma menjelaskan program ini sudah lama dijalankan Pemkot Surabaya. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada warganya.

Program tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai APBD Kota Surabaya.

“Pemkot ini merupakan pembayar PBI BPJS terbesar di Indonesia dan kita tidak pernah nunggak pembayarannya,” kata Risma di Surabaya, Senin (4/3).

Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu menjelaskan Pemkot Surabaya sebenarnya sudah menghitung anggaran untuk membiayai seluruh warga Kota Surabaya. Namun karena sebagian warga sudah membayar asuransi kesehatan sendiri, maka program ini hanya dikhususkan bagi warga yang kurang mampu.

“Saya juga sudah buat Perwali untuk beberapa profesi, misalnya satpam dan beberapa profesi lainnya di Surabaya. Sehingga, satpam di Surabaya mendapatkan program ini,” ujar Risma.

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita menjelaskan ada dua macam PBI BPJS. Pertama, PBI BPJS pusat yang biayanya ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kedua, PBI BPJS yang biayanya ditanggung APBD Kota Surabaya dan biasa disebut PBI-APBD Kota Surabaya.

Febria menerangkan data penerima PBI-APBD Kota Surabaya hingga Februari 2019 sudah mencapai 550.386 jiwa. Terbaru, Pemkot Surabaya membagikan 128.913 kartu. “Sebelumnya penyaluran kartu ini melalui puskesmas. Tapi kali ini kita salurkan melalui pihak kelurahan. Sehingga kami minta bantuan Bagian Administrasi Pemerintahan untuk menyalurkannya,” kata Febria.

Dia menuturkan para penerima PBI APBD Kota Surabaya adalah masyarakat miskin di luar kuota pusat (PBI pusat). Selain itu, penerima juga terdiri dari kelompok masyarakat yang mempunyai peran membantu Pemkot Surabaya. Biasanya kelompok masyarakat ini diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau Dishub biasanya mengusulkan para juru parkir, kalau Dinkes biasanya juga para jumantik, dan beberapa kelompok masyarakat yang berperan membantu pemerintah,” ujarnya.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dedik Irianto membenarkan penyaluran PBI APBD Kota Surabaya disalurkan melalui bidangnya. Ia memastikan sudah menerima kartu PBI dari Dinas Kesehatan sebanyak 128.913 buah. “Pada pertengah Februari lalu kami menerima dari Dinkes dan pada tanggal 20-21 kami distribusikan ke kelurahan-kelurahan,” kata Dedik.

Dedik meminta pihak kelurahan untuk langsung mendistribusikannya ke warga-warga yang sudah didata oleh Dinkes. Pada saat penyaluran kartu-kartu itu, Dinkes juga sudah menyediakan beberapa lembar form untuk mendata kartu itu sudah sampai atau belum dan apakah ada revisi data atau tidak.

“Jadi, nanti akan ada laporan apakah kartu itu sudah sampai atau belum, dan apakah ada revisi datanya atau tidak. Misalnya karena meninggal. Sampai saat ini mungkin pihak kelurahan sedang proses penyalurannya. Tapi kami pastikan semuanya sesuai data warga miskin,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika