REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran cocok diberikan untuk negara maju dengan jumlah penduduk sedikit. Sementara untuk diterapkan di Indonesia, kebijakan itu perlu dikaji lagi.
"Ada banyak negara seperti itu. Di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur, tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak," kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/3).
JK mengatakan, untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.
"Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya, baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan," ujarnya.
Baca juga, Jokowi: Tiga Kartu Baru Diadakan Berdasarkan Hasil Survei.
Terkait janji Presiden Joko Widodo untuk memberikan Kartu Prakerja bagi pemuda lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan, JK mengatakan, hal itu bisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan catatan, APBN memiliki pos anggaran lebih untuk itu.
"Kalau ada anggarannya, silakan. Ya nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020, baru kita tahu. Yang jelas, tahun ini belum bisa, anggaran 2019 tidak ada," ujarnya lagi.
Janji Jokowi sebagai capres pejawat untuk meluncurkan Kartu Prakerja tersebut bertujuan membantu para pencari kerja maupun mereka yang ingin berganti pekerjaan.
"Kartu Prakerja akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan, atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan," kata Jokowi dalam acara Konvensi Rakyat bertema "Optimis Indonesia Maju" di Sentul International Convention Center (SICC), di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika