REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses pelepasan atau penjualan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang tinggal selangkah lagi terhalang restu DPRD DKI Jakarta. Walau tidak mewakili seluruh Anggota DPRD, tetapi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edy Marsudi,  mengisyaratkan tidak menyetujui Pemprov DKI Jakarta melepas saham bir.

Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris menilai pernyataan Ketua DPRD DKI itu akan mengganjal aspirasi sebagian besar warga Jakarta. Sebagian besar warga DKI ingin Pemprov Jakarta mengakhiri kepemilikan saham di salah satu produsen bir yang sudah berumur puluhan tahun itu.

Fahira mengungkapkan, keputusan menjual saham bir ini bukan kehendak seorang Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Tetapi kehendak sebagian besar warga DKI Jakarta yang disuarakan saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Jadi, jika aspirasi dan kehendak warga ini dihalang-halangi justru oleh sebuah lembaga yang harusnya merealisasikan aspirasi rakyat, maka tinggal menunggu waktu saja terjadi gelombang besar penolakan saham bir. “Kalau DPRD ngotot, saya khawatir bakal ada gelombang besar warga menolak saham bir. Saya tidak bermaksud memperkeruh suasana, tetapi sebagai senator, saya hanya menyampaikan geliat yang saat ini terjadi di tengah masyarakat terkait saham bir ini," kata Fahira dalam keterangannya, Rabu (6/3).