REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Laporan baru yang dikeluarkan PBB, Rabu (6/3), memperkirakan 11 juta orang di Korea Utara (Korut) atau lebih dari 43 persen populasi mengalami kekurangan gizi. Selain itu, warga Korut juga mengalami kerawanan pangan kronis.

Laporan oleh kepala kantor PBB di Korut, Tapan Mishra mengatakan, kekurangan gizi yang meluas mengancam seluruh generasi anak-anak. Satu dari lima anak terhambat karena kekurangan gizi kronis.

Ia mengatakan, sekitar tiga persen anak-anak di bawah usia lima tahun atau sekitar 140 ribu, menderita kekurangan gizi atau kekurangan gizi akut. Mereka memiliki risiko kematian yang lebih tinggi.

"Penyebab utama yang mendasar adalah ketahanan pangan rumah tangga yang buruk, praktik pemberian makan dan perawatan yang tidak memadai, serta akses yang buruk ke layanan kesehatan, air, kebersihan dan sanitasi," kata Mishra.

Laporan itu dikeluarkan beberapa hari setelah pertemuan puncak antara pemimpin Korut, Kim Jong-un, dan Presiden AS, Donald Trump berakhir tanpa kesepakatan tentang program nuklir Korut.

Sementara sanksi Dewan Keamanan PBB yang dijatuhkan pada Korut atas program nuklir dan misilnya diharapkan untuk mengecualikan kegiatan kemanusiaan. "Badan-badan kemanusiaan terus menghadapi konsekuensi serius yang tidak diinginkan pada program mereka," kata Mishra.

"Kurangnya dana, tidak adanya saluran perbankan untuk transfer kemanusiaan dan tantangan untuk pengiriman pasokan kemanusiaan," ujar Mishra.

Ia melanjutkan, saluran perbankan Korut telah ditangguhkan dari September 2017, dan upaya untuk menemukan pengganti tidak berhasil.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan, tim kemanusiaan PBB di negara itu menyerukan pendanaan 120 juta dolar AS, untuk penyelamatan 3,8 juta orang. Tanpa pendanaan yang memadai tahun ini, beberapa lembaga yang memberikan bantuan akan terpaksa ditutup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika