REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) kini tengah mengkaji konsep, bentuk, dan program baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Kartu Sembako Murah. Kartu ini menjadi pelengkap Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Konsep, bentuk, dan kegiatan kartu sembako murah ini sedang kami (Kemensos) susun dan rumuskan," kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui wartawan usai kerja sama (MoU) penumbuhan wirausaha baru, di Jakarta, Jumat (8/3).
Salah satu pilihan yang dipertimbangkan Kemensos adalah mengintegrasikan dan menambah jangkauan kartu sembako murah dengan bantuan sosial (bansos) bantuan pangan non tunai (BPNT). Sehingga para keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bansos tersebut tidak hanya untuk membeli beras dan telur tetapi juga ditambah dengan kebutuhan pokok lainnya.
"Kalaupun tidak (terintegrasi dengan) kartu sembako murah, Kemensos memiliki kebijakan akan merevisi KPM BPNT yang menerima uang tidak hanya untuk beli beras dan telur tetapi juga ditambah itemnya dengan minyak goreng dan gula," ujarnya.
Kendati demikian, ia menegaskan pilihan akhir yang diputuskan tergantung presiden. Kemensos hanya bertugas menyiapkan pilihan kebijakan dan orang nomor satu itulah yang memutuskan.
Disinggung apakah program baru mantan wali kota Solo, Jawa Tengah itu memungkinkan dilaksanakan, ia mengaku optimistis. Ia menyebut postur dan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dilihat seperti apa dan masih bisa ada perubahan karena ada APBN Perubahan (APBNP).
"Jadi Kartu Sembako Murah memungkinkan (untuk diterapkan)," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi memperkenalkan Kartu Sembako Murah, Senin (25/2). Kartu ini menjadi pelengkap Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Maka Program Keluarga Harapan (PKH) akan saya perkuat dengan program Kartu Sembako Murah," katanya, sambil menunjukkan kartunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika